KHALIFAH INDONESIA

Minggu, 13 Agustus 2017

70% Khatib Jum’at di Jakarta Bawa Tema Politik ke Mimbar Demi Gulingkan Pemerintah


Dawuh Abah Luhtfi Bin Yahya saat haul di Pendopo Pasuruan pernah mengatakan, “salah satu cara memecah belah bangsa adalah dengan menanamkan doktrin anti pemerintah”. Penjelasan atas pernyataan Abah Luthfi diatas akan saya uraikan caranya.
Yang pertama adalah, sebarkan tentang kebobrokan presiden, sebarkan fitnah tentang presiden, hina presiden dan hujat presiden, via media sosial.
Cara di atas sudah banyak kita temui. Kini banyak sekali bertaburan status yang menjurus penghinaan dan hujatan terhadap simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mulai dari akun cyber bayaran sampai akun religius ustadz, kiai, bahkan akun yang memiliki ponpes pun ikut-ikutan.
Itulah salah satu cara untuk menanamkan doktrin anti pemerintah yang sekarang sedang marak mereka lakukan.
Yang kedua, sebarkan tentang kebobrokan presiden, sebarkan fitnah tentang presiden, hina presiden dan hujat presiden melalui mimbar-mimbar.
Cara kedua ini pun sudah mulai marak dilakukan, bahkan selama dua bulan terakhir ini, hampir 70% khatib Jum’at (di Jakarta), membawa tema politik tentang kebobrokan pemerintah di mimbar yang harusnya meneduhkan.
Saya menganalisa, semua itu mereka lakukan karena pemerintah kita tidak mau tunduk kepada kebijakan AS dan sekutunya yang melarang Indonesia menjalin kerjasama dengan Rusia, Iran dan China, terlebih pemerintah kita tidak mau tunduk terhadap permintaan PTFI (Freeport) dan tidak takut dengan ancaman Freeport.
Perlu diketahui, awal-awal sebelum perang saudara pecah di Suriah, kedua cara di atas adalah termasuk strategi yang dilancarkan oleh kelompok teroris yang menginginkan Presiden Bassar Al-Assad tumbang.
Sekali lagi, waspadai akun-akun yang berusaha menanamkan doktrin anti pemerintah, sekalipun itu keluar dari seorang kiai yang memiliki pesantren. Pasalnya, semua itu adalah salah satu strategi memecah belah bangsa, sebagaimana dawuh Abah Luthfi. (ISNU)

Selasa, 08 Agustus 2017

RIZIEQ SHIHAB BATAL HADIR DI ACARA MILAD, LASKAR DAN SIMPATISAN FPI KECEWA



Jakarta- Pimpinan Front Pembela Islam FPI resmi batal pulang ke Indonesia dari Arab Saudi pada 15 Agustus 2017 pada kompas.com (6/8/17). Pembatalan pulang ke Indonesia sekaligus memastikan ketidakhadirannya pada milad FPI ke-19.




Pernyataan Rizieq Shihab melalui pengacaranya Sugito Atmo, telah menorehkan kekecewaan terhadap pengikut setia FPI, karena ekspektasi pengikut setia FPI ingin acara milad ke-19 FPI ini dihadiri oleh Rizieq Shihab, dikutip dari kompas.com (2/8/17).




Seperti kita ketahui bahwa Rizieq Shihab telah tersangkut chat sex via whatsapp yang permasalahannya hingga saat ini belum terselesaikan, Absennya Rizieq Shihab ini mengancam beberapa anggota dan loyalis FPI tidak menghadiri acara milad 19 agustus 2017 nanti yang akan diselengarakan di Gor Muara Kamal.




Padahal sebelumnya pengacara Kapitra Ampera mengatakan, kliennya diperkirakan kembali dari Arab Saudi ke Indonesia pada 15 Agustus 2017 dikutip dari Kompas.com, Selasa (6/8/17). 




Ternyata kehadirannya batal, walaupun Rizieq Shihab berdalih ingin hadir pada acara milad FPI, namun Rizieq Shihab kerap asik dengan kegiatannya sendiri, seolah-olah sudah melupakan organisasi yang membesarkannya.




Disisi lain harapan masyarakat atas milad FPI jika benar jadi, tidak menimbulkan huru-hara apalagi melakukan kegiatan-kegiatan pawai yang berujung anarkhis, karena biasanya acara ini dijadikan ajang unjuk kekuatan dan berakhir menggangu kenyamanan masyarakat.




Ada juga selentingan dari laskar dan anggota FPI mereka banyak yang membatalkan untuk ikut acara milad ke-19, alasannya pimpinan FPI tidak jadi datang sehingga mereka lebih memilih kegiatan di daerah masing-masing.

Jumat, 28 Juli 2017

Keberatan Namanya Dipakai GNPF, MUI: Bisa Adu Domba Ulama-Umara




Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan keberatan terhadap penggunaan nama dan atribut lembaganya oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). Penggunaan nama MUI berpotensi jadi adu domba antara ulama dan pemimpin negara.

"MUI berkeberatan terhadap gerakan atau institusi yang melakukan labelisasi atau asosiasi institusi MUI ke dalam aksi atau kegiatannya secara tidak sah dan di luar pengetahuan MUI. Perilaku tersebut bisa berpotensi menciptakan adu domba antara ulama, umara, serta umat, dan menciptakan disharmoni kehidupan berbangsa dan bernegara," demikian bunyi penggalan pernyataan tertulis MUI yang dikutip detikcom, Jumat (28/7/2017).

MUI menegaskan GNPF bukanlah organ atau lembaga yang berada di bawah ormas yang menaungi para ulama itu. MUI mempersilakan GNPF menggelar aksi atau menyatakan pendapat, tapi jangan membawa-bawa nama MUI.

"MUI mengimbau kepada GNPF dan juga elemen masyarakat lainnya agar dalam mencari solusi keumatan hendaknya lebih mengedepankan dialog dan musyawarah terlebih dahulu daripada menggerakkan massa di jalan," demikian lanjutan pernyataan tertulis MUI.

Aksi 287 digelar oleh GNPF MUI dalam rangka menolak Perppu Ormas. Aksi ini digelar dari Istiqlal, lalu rencananya dilanjutkan dengan long march ke Mahkamah Konstitusi (MK), sekaligus mendaftarkan gugatan terhadap Perppu Ormas

Kamis, 27 Juli 2017

BERILMU TAPI PERLU BERMORAL: MAFIA BERAS ALA "ALUMNI IPB"







Jakarta. 25/7. Membaca tulisan Dr Drajat Wibowo alumnus IPB yang beredar di Medsos, berharap Presiden Jokowi menegur keras Kapolri dan Mentan dalam kasus beras. Setelah menyimak isi tulisan tersebut, menggugah hati saya mohon ijin untuk berkomentar.

Penting untuk dicatat, posisi saya juga juga tidak kenal Drajat Wibowo. Saya setuju bahwa setiap pihak yang memiliki inovasi dalam tata niaga pangan (yang bermanfaat) untuk diberi apresiasi. Namun sebaliknya bila inovasimya tidak berkeadilan dan menyengsarakan pihak lain, maka harus diberi sanksi.

Saya menyayangkan seorang ilmuwan terlalu cepat memberi justifikasi bahwa “perusahaan atau dia sebagai inovator untuk diberi penghargaan dan kalaupun salah cukup diberi pembinaan”. Ini yang membuat saya kaget tercengang dan menjadi tidak paham logika nalarnya. Indonesia adalah negara hukum, jadi kalau salah ya harus diproses hukum seadil-adilnya. Kalau salah hanya diberi pembinaan, maka itu adalah tidak mendidik dan merangsang orang untuk berbuat salah, toh hanya akhirnya hanya akan diberi pembinaan.

Publikpun tahu bahwa ini “bukan main tuduh-tuduhan” seperti yang saudara tulis. Saya yakin Satgas Pangan bertindak profesional dan pasti sudah memiliki alat bukti yang cukup dan kuat.

Selanjutnya Saudara sebagai alumnus pertanian malah bertanya-tanya “pak Mentan dan pak Kapolri ini paham pertanian tidak ya?” Statemen inipun membuat saya tidak paham. Setahu saya dan saya yakin bahwa seorang Menteri dan Kapolri itu bukan orang sembarangan bung. Saya yakin kualifikasinya. Justru saya yang bertanya-tanya dan bisa meragukan kualifikasi Saudara.

Statemen Saudara “inovasi tata niaga dengan sanggup membeli gabah petani dengan harga lebih mahal dan dia sanggup menjual dengan harga lebih mahal kepada konsumen, artinya mampu menciptakan permintaan dan imbalan marjin yang besar karena inovasinya”. Ini sangat menyakitkan dan Saya bisa meragukan moralnya.

Ingat beras ini barang pokok dan strategis. Barangnya diatur dan diawasi Pemerintah. Membeli ke petani dengan harga mahal adalah bagus bagi petani dan itu menjadi harapan kita, tetapi apabila membeli dengan harga mahal sehingga membuat pedagang lain tidak mampu bersaing itu artinya “bisnis tidak sehat”. Selanjutnya menjual harga mahal kepada konsumen, tetapi “barangnya/kualitasnya tidak setara dengan nilainya” ya jelas merugikan konsumen.

Parahnya lagi gabah/beras ini dalamnya ada subsidi input benih dan pupuk. Ini sih dia nunggu enaknya ditikungan saja, kalau mau fair semestinya dia menanam dan memproduksi beras sendiri, bukan dari subsidi input Pemreintah dong. Ingat keuntungan semestinya dinikmati secara adil dan berimbang antar para pelakunya. Bahwa meraup untung tidak wajar, diatas penderitaan orang lain (petani dan konsumen) itu tidak beretika dan dosa menurut agama bung.

Tidak benar itu pemerintahan menjadi anti petani dan anti perusahaan pertanian. Buktinya, pemerintah berpihak pada petani dan tidak anti perusahaan. Pemerintah melindungi petani dengan memberi subsidi input, subsidi rastra, program APBN, memberi asuransi pertanian, kebijakan harga bawah untuk melindungi petani, di saat harga jatuh dibawah HPP maka gabah dibeli BULOG, mendorong harga agar bisa diatas HPP sehingga petani lebih untung. 



Pemerintah memberi berbagai kemudahan bagi perusahaan untuk berinvestasi dan iklim usaha sehingga berkembang secara sehat. Pemerintah hadir untuk melindungi petani dan konsumen dengan tetap menjaga agar perusahaan pertanian bisa tetap eksis dan untung.

Terakhir dan patut diingat, bahwa penyataan keras Alumni IPB tersebut seakan menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri, timbul siul - siulan beberapa kerabat dekat yang mengatakan bahwa patut diduga beberapa Alumni IPB terlibat dalam skandal "Mafia Beras" tersebut, nama namanya besar seperti :

1. Anton Aprianto (Mantan Menteri Pertanian)
2. Lely Pelitasari Soebekty (Wakil Ketua Ombudsman Periode 2016 - 2021)

Selain kedua nama tersebut, masih ada beberapa nama yang akan mencuat secara perlahan

Penjelasan Lengkap Mentan Soal Kasus Beras PT IBU


Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, menggelar konferensi pers terkait masalah beras pasca penggerebekan gudang PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi, Kamis pekan lalu (20/7/2019). Berikut jawaban lengkap Amran Sulaiman seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Pertanian:

1. Masalah hukum PT IBU diserahkan pada penegak hukum, produksi pangan menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian dengan seluruh stakeholdersnya, dan disparitas harga ditangani oleh Satgas Pangan (Polri, Kemendag, Kementan, Kemendagri, Kemen BUMN/ BULOG, KPPU).

2. Ada dua jenis subsidi terkait beras, yaitu subsidi input dan subsidi output. Subsidi output berupa subsidi harga beras atau biasa disebut beras sejahtera (Rastra) untuk rumah tangga sasaran (pra sejahtera) yang besarannya sekitar Rp 19,8 triliun yang pendistribusiannya satu pintu melalui Bulog

3. Subsidi input terkait beras, berupa subsidi benih sekitar Rp 1,3 triliun dan subsidi pupuk Rp 31,2 triliun. Selain subsidi input, pemerintah juga memberikan bantuan pupuk, benih, pestisida, asuransi pertanian, alat mesin pertanian dan jaringan irigasi kepada petani yang besarnya puluhan triliun.

4. Beras yang ditemukan di Bekasi berasal dari gabah Varietas Unggul Baru (VUB), di antara varietas IR 64 yang turunannya antara lain: Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit, Cigeulis, Impari, Ciliwung dan Cibogo. Total VUB yang digunakan petani sekitar 90% dari luas panen padi 15,2 juta hektar setahun.

5. Kesukaan petani terhadap varietas ini sangat tinggi, sehingga setiap akan mengganti varietas baru selalu diistilahkan dengan "IR 64" baru. Akibatnya seringkali diistilahkan varietas unggul baru itu adalah sejenis IR. Apapun varietasnya, petani umumnya menyebutnya benih jenis IR.

6. Hampir seluruh beras kelas medium dan premium itu berasal dari gabah varietas Varietas Unggul Baru (VUB) yang diproduksi dan dijual petani kisaran Rp 3.500-4.700/kg gabah. Gabah diolah/digiling menjadi beras di petani berkisar Rp 6.800-7.000/kg dan petani menjual beras berkisar Rp 7.000/kg dan penggilingan/Pedagang kecil menjual Rp. 7.300/kg ke Bulog (HPP Beras).

7. Terkait dengan perusahaan yang diperkirakan membeli gabah/beras jenis varietas VUB dari petani, penggilingan, pedagang, selanjutnya dengan prosessing/ diolah menjadi beras premium dan dijual dalam kemasan 5 kg atau 10 kg ke konsumen harga Rp 23.000-26.000/kg. Menurut hitungan Kementan terdapat disparitas harga beras premium antara harga ditingkat petani dan konsumen berkisar 300%.

8. Berdasarkan temuan di beberapa supermarket harga beras, cap Ayam Jago jenis pulen wangi super dan pulen wangi Giant Cilandak, Jakarta Selatan masing-masing Rp 25.380 per kg dan Rp 21.678 per kg. Supermarket Kemayoran, Jakarta Utara Rp 23.180 per kg. Kemudian di Malang Town Square, ayam jago beras pulen wangi super mencapai Rp 26.305 per kg.

9. Sementara dijumpai perusahaan lain membeli gabah ke petani dengan harga yang relatif sama, diproses menjadi beras medium dan dijual harga normal medium rerata Rp 10.519/kg beras. Kementan memperkirakan disparitas harga beras medium ini di tingkat petani dan konsumen Rp3.219/kg atau 44 persen.

10. Untuk diketahui nilai ekonomi bisnis beras ini secara nasional Rp 10.519/kg x 46,1 juta ton (atau setara 41,6 miliar kg) mencapai Rp 484 triliun. Diperhitungkan untuk memproduksi beras tersebut biaya petani Rp 278 triliun dan memperoleh marjin Rp 65,7 triliun. Sedangkan pada sisi hilir, konsumen membeli beras kelas medium rerata saat ini Rp 10.519/kg setara Rp 484 triliun, dan bila konsumen membeli beras premium maka angkanya jauh lebih tinggi lagi. Sementara pedagang perantara atau middlemansetelah dikurangi biaya proses, pengemasan, gudang, angkutan dan lainnya Kementan memperkirakan memperoleh marjin Rp 133 triliun. 

10. Melihat kesenjangan profit marjin antara pelaku ini tidak adil, dimana keuntungan produsen petani sebesar Rp 65,7 triliun ini bila dibagi kepada 56,6 juta anggota petani padi (data BPS diolah), maka setiap petani hanya memperoleh marjin Rp 1 juta-2 juta per tahun, sementara setiap pedagang/middleman secara rata-rata memperoleh Rp 133 triliun dibagi estimasi jumlah pedagang 400 ribu orang, sehingga rata-rata per orang 300-an juta per pedagang. Keuntungan tersebut adalah rata-rata, ada yang mendapat keuntungan sangat besar ada yang mendapat keuntungan sangat kecil. Satgas pangan menginginkan keuntungan terdistribusi secara adil dan proporsional kepada petani, pedagang beras kecil dan melindungi konsumen.

12. Hitungan keekonomian secara nasional dari bisnis beras premium/khusus: bila diketahui marjin minimal Rp 10.000/kg dikalikan total beras premium yang beredar diperkirakan 1,0 juta ton (atau 1 miliar kg), ditaksir 2,2% dari produksi beras nasional sebesar 45 juta ton setahun, maka disparitas keekonomian sekitar Rp 10 triliun. Bagaimana kalau hal ini terjadi selama beberapa tahun yang lalu?

13. Pemerintah membeli gabah sesuai HPP untuk melindungi petani saat harga jatuh dan membeli gabah di atas HPP oleh BULOG dengan pola komersial. Pemerintah mendorong agar harga lebih bagus sehingga menguntungkan petani. 

14. Komoditas beras termasuk barang pokok yang diatur dan diawasi pemerintah berdasarkan Perpres No. 71/2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Permendag 63/2016, Permendag No. 27/2017 dan Permendag No. 47/2017 mengatur harga acuan bawah untuk melindungi petani dan harga acuan atas untuk melindungi konsumen.

15. Terkait dengan kasus PT.IBU saat ini sedang dalam proses penyidikan aparat hukum, marilah kita menghormati proses hukum tersebut. Kita berharap penanganan permasalahan ini berdampak positif menciptakan ekonomi yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan petani, tidak merugikan konsumen dan kondusif bagi kestabilan ekonomi nasional.

Senin, 24 Juli 2017

NOVEL BAKMUMIN BERAKSI: MOMENT PERGANTIAN KAPOLDA MULAI BIKIN GADUH


Jakarta- Memang luar biasa orang yang bernama Novel Bakmumin atau dikenal dengan "Fitsa Hats" dikalangan umum dan dunia virtual, pasalnya orang ini aneh dan selalu memberi pernyataan-pernyataan yang menggelikan.

Ia pun menyoroti pergantian Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan kepada Irjen Idham Azis, berikut ini "saya (Novel) berharap. Idham setelah menggantikan Iriawan, lebih berpihak kepada rakyat dan tidak membuat kegaduhan", pungkasnya (24/7/17).

Pernyataan Bapak Fitsa Hats ini luar biasakan, belum apa-apa sudah menghembuskan bahwa kegaduhan selama ini karena polisi, artinya Novel merasa selama ini tindak tanduknya lah yang membuat Jakarta aman dan kondusif dan pergantian kapolda lah yang selalu membuat gaduh.

Hebatnya lagi keadaan yang sudah aman dan nyaman, terlebih setalah pentolan FPI lari kenegara asalnya Yaman, Novel ini mulai lagi membuat kegaduhan dengan membuat pernyataan-pernyataan yang bombastis, penuh fitnah dan provokasi.

Memangnya Bapak Fitsa Hats ini siapa, apakah merasa menjadi tokoh nasional sehingga harus berkomentar dimana-mana, dan menyerang serta menjatuhkan orang lain di media.

Bisa juga, sudah tabiat dari FPI, karena apabila kita perhatikan dari pentolannya Rizieq Shihab sampai kecoronya sama, isinya adalah ujaran kebencian, fitnah dan provokasi.

Maka dari itu Bapak polisi yang dihormati, tegakkan hukum dan jangan pandang bulu, Rizieq sama dengan warga Indonesia yang lainnya, jangan lah hukum di nodai oleh orang orang yang menganggap dirinya malaikat atau dewa yang bisa memutar balikan nasib negara ini.

Kami segenap bangsa Indoensia ada di belakang pak polisi, jangan takut dengan gerakan ormas nasi bungkus atau Front Perusak Islam (FPI), kami akan pertaruhkan jiwa dan raga untuk menuntut tegaknya hukum di Indonesia.

Minggu, 23 Juli 2017

Kirab Kebhinekaan di Majalengka Lawan Paham Radikalisme




Jakarta - Kirab Kebinekaan yang digelar Taruna Merah Putih (TMP) di Majalengka, Jawa Barat, berlangsung meriah. Satu per satu warga datang ke alun-alun Kabupaten Majalengka. Sejumlah atribut merah putih dan seruan cinta NKRI terus disuarakan bertujuan melawan paham Radikalisme.

Turut hadir Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (DMP) Maruarar Sirait, Bupati Majalengka Sutrisno (kanan) dan Ketua Panitia Kirab Kebhinekaan Tati Purnawati (kiri) bergandeng tangan bersama dalam Parade Kebhinnekaan di hadapan ribuan warga Majalengka, Minggu (23/7). 

Penyanyi asal Papua, Edo Kondologit memimpin massa membawakan lagu Indonesia Raya. Disambut doa dan hening pengunjung Kirab di sela peresmian.

Tidak hanya bupati dan pejabat di Kabupaten Majalengka saja. Kirab Kebinekaan ini juga dihadiri anggota DPR RI Maman Imanulhaq.

"Kami siap melawan seluruh upaya aksi radikalisme dan anti-Pancasila," seru Maman, Minggu (23/7/2017).

Maman mengaku bangga dan mengapresiasi kegiatan bernuansa merah putih ini. Dia yakin semangat masyarakat Kabupaten Majalengka untuk mencintai tanah air dapat menghilangkan perpecahan.

"Saya selalu berdoa agar masyarakat Indonesia dijauhkan dari orang yang ingin menjauhkan Pancasila dan NKRI," ujar dia.

Bupati Majalengka Sutrisno meminta masyarakat untuk tetap menjaga dan memelihara keberagaman.

"Kebersamaan hidup dalam keberagaman adalah warisan dan modal dalam membangun bangsa yang besar," ujar dia.

Dia berharap, seiring dengan pesatnya pembangunan di Majalengka, dapat meningkatkan rasa cinta dan bangga dengan tanah kelahirannya. Apalagi, kata dia, pembangunan Bandara Kertajati hampir selesai.

Oleh karena itu, dia berharap keberadaan bandara menjadi kebanggaan warga Majalengka yang beragam.

"Kalau tidak jadi pindah ibu kota ke luar Jawa, Kabupaten Majalengka siap, di sini Bandara Internasional hampir rampung," kata Sutrisno.

About