Jumat, 28 April 2017

Terjerat Banyak Kasus, Polri Didesak Tangkap Rizieq Shihab



KHALIFAH : Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia ’98 (Jari 98) menggelar unjuk rasa di Mapolda Metro Jaya, Jumat (28/4). Dalam orasinya, massa mendesak aparat Kepolisian menangkap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang diduga terjerat berbagai macam kasus. 

Mulai dari penghinaan simbol negara dengan menuding adanya simbol palu dan arit di mata uang rupiah yang baru, penghinaan agama Kristen, penghinaan Pancasila hingga chat mesum dengan Firza Husein yang membuat risih para orang tua di negeri ini. 

Tak hanya itu. Rizieq Shihab juga diduga melakukan penghinaan terhadap budaya Sunda, kasus yang mengancam akan membunuh Pendeta-Pendeta Kristen untuk balas dendam insiden Tolikara, penghinaan aparat negara dan profesi Hansip dengan menyebut pangkat Jenderal otak hansip hingga jelang pencoblosan yang baru-baru ini dilaporkan ke Bareskrim.

“Negara tidak boleh kalah dengan kelompok yang berusaha mencoba memecah belah persatuan dan kesatuan. Tangkap kelompok yang anti Pancasila, negara harus terapkan equality before the law sekalipun itu sosok yang dianggap kontroversial Habib Rizieq Shihab,” ungkap Wasekjen Jari 98 Ferry Supriadi di depan Polda Metro Jaya.

Ferry memastikan bahwa semua warga negara tanpa pandang bulu di mata hukum sama. Jangan sampai ada anggapan negara sengaja melakukan pembiaran terhadap Rizieq Shihab.


“Jangan biarkan juga Rizieq melakukan provokasi terus-terusan dan membuat gaduh negara. Polisi harus tegas, tangkap provokator-provokator yang buat gaduh negara. Oposisi dan kritisi boleh tapi ada etikanya, terlebih lagi yang bersangkutan menyandang status ulama. Publik menanti gebrakan Polisi untuk tindak tegas Rizieq Shihab,” tandasnya.

Karenanya, JARI 98 mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu menyelamatkan Pancasila dan NKRI dari ideologi radikal yang telah berusaha merongrong kedaulatan Pancasila dan NKRI. Ferry juga mmendukung penuh jika pemerintahan Jokowi-JK memberangus keberadaan mereka melalui TNI/Polri.

“Mari ciptakan situasi kamtibmas yang benar-benar aman, nyaman dan kondusif. Masyarakat butuh kedamaian, mari rawat Kebhinnekaan dan rawat juga nusantara. Berangus, dan tindak tegas keberadaan kelompok yang memecah belah persatuan dan kesatuan,” pungkasnya.

Aktivis 98 : TANGKAP RIZIEQ SHIHAB !!


Jakarta – Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) meminta kepada aparat Kepolisian untuk tidak melupakan berbagai macam kasus yang telah menjerat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Pasalnya, kasus itu sepertinya sudah tidak terdengar lagi dan bagaikan lenyap ditelan bumi.

Mulai dari kasus penghinaan simbol negara dengan menuding adanya simbol palu dan arit dimata uang yang baru, diduga menghina agama Kristen, menghina dasar negara Pancasila yang disebut Pancasila tempatnya dipantat, chat mesum yang membuat risih para orang tua dinegeri ini. Selanjutnya, kasus penghinaan terhadap budaya Sunda, kasus yang mengancam akan membunuh Pendeta-Pendeta Kristen untuk balas dendam insiden Tolikara, penghinaan aparat negara dan profesi Hansip dengan menyebut pangkat Jenderal otak hansip hingga jelang pencoblosan yang baru-baru ini dilaporkan ke Bareskrim.

“Negara tidak boleh kalah dengan kelompok yang berusaha mencoba memecah belah persatuan dan kesatuan. Tangkap kelompok yang anti Pancasila, negara harus terapkan equality before the law sekalipun itu sosok yang dianggap kontroversial Habib Rizieq Shihab,” ungkap Wasekjen Jari 98 Ferry Supriadi, hari ini.

Lebih lanjut, Ferry memastikan bahwa semua warga negara tanpa pandang bulu perlakuan hukumnya sama. Jangan sampai ada anggapan negara sengaja melakukan pembiaran terhadap Rizieq Shihab.

“Jangan biarkan juga Rizieq melakukan provokasi terus-terusan dan membuat gaduh negara. Polisi harus tegas, tangkap provokator-provokator yang buat gaduh negara. Oposisi dan kritisi boleh tapi ada etikanya, terlebih lagi yang bersangkutan menyandang status ulama. Publik menanti gebrakan Polisi untuk tindak tegas Rizieq Shihab,” sebut dia.

Dia pun mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu selamatkan Pancasila dan NKRI dari ideologi radikal yang telah berusaha merongrong kedaulatan Pancasila dan NKRI. Ferry juga mmendukung penuh jika pemerintahan Jokowi-JK memberangus keberadaan mereka melalui TNI/Polri.

“Mari ciptakan situasi kamtibmas yang benar-benar aman, nyaman dan kondusif. Masyarakat butuh kedamaian, mari rawat Kebhinnekaan dan rawat juga nusantara. Berangus, dan tindak tegas keberadaan kelompok yang memecah belah persatuan dan kesatuan,” tandasnya

Selasa, 25 April 2017

OMBUDSMAN RI: PENEMBAKAN DI LUBUKLINGGAU SESUAI PROSEDUR


Jakarta - memang lebih seksi berita penembakan terhadap warga sipil  yang menerobos saat razia saat cipta kondisi yang digelar jajaran Polres Lubuk Linggau daripada berita pengeroyokan terhadap anggota polisi di Jakarta Utara beberapa minggu yang lalu.

Kasus penembakan oleh anggota polisi saat razia itu, menggiring opini seolah olah dinilai bentuk kesewenang-wenangan Polri atau arogansinya Polri. 

Namun berbeda dengan pendapat  Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Eliasta Meliala mengatakan ada beberapa standar umum untuk menilai benar atau salah penembakan yang terjadi di Sumatra Selatan (Sumsel) beberapa waktu lalu.

Adrianus menegaskan , untuk menilai salah dan benarnya tindakan oknum kepolisian jangan hanya melihat hasilnya, tetapi juga harus dilihat dari proses (25/04/17).  

Masyarakat akan menilai beda ketika yang ditembak polisi itu ternyata  gerombolan penjahat, pasti memuji dia  (pelaku penembakan-RED),’’ kata Adrianus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/4) dikutip akurat.co.id. 

Namun karena yang ditembak adalah keluarga, ibu-ibu, dan lansia maka polisi dipersalahkan.  Akan tetapi Andrianus berpendapat bahwa  “Jangan hanya karena ada ibu-ibu dan lansia terus dianggap salah”. Ukurlah tindakan itu dengan prosuder dan mekanisme,” kata dia (25/4).

MASYARAKAT MENUNTUT: BAGAIMANA KASUS RIZIEQ?


KHALIFAH : Kasus Rizieq Shihab seperti ditelan bumi, banyak yang berpikir bahwa kasus yang menjerat Rizieq Shihab sudah dilupakan masyarakat , Rizieq Shihab adalah pentolan FPI yang sekarang ini banyak ditolak keberadaannya ditengah-tengah masyarakat.

Hendardi Ketua Badan Pengurus SETARA Institute mengatakan, penolakan terhadap FPI di Semarang pada Kamis (13/4/2017) dikutip dari Tribunnews.com, merupakan ekspresi penolakan warga atas ideologi dan pendekatan aktivitas FPI yang merongrong kamajemukan, Pancasila, dan dengan cara-cara kekerasan.

Belum lagi beberapa penolakan terhadap Rizieq dan FPInya dari berbagai daerah seperti Surabaya, Pontianak, dan Balikpapan. Walapun sekarang Rizieq Shihab telah bermain di area politis yang belum lama ini terbongkar skandal Sex melalui akun #BaladaCintaRizieq. 

Desakan dan tuntutan publik untuk mengusut tuntas kasus Rizieq Shihab termasuk Kasus Chat Sexnya sekarang ini, semakin hari semakin menguat dan datang bukan hanya dari kalangan mahasiswa saja.

Akan tetapi Ulama, pemimpin pesantren, dan masyarakat pun mulai menggeliat, karena saat ini Polri terlihat mempetieskan kasus-kasus yang menjerat Rizieq Shihab. (bisa baca beberapa media mainstream). Sebagaimana Syaiful pada akun twiternya mengatakan “ Rizieq Shihab kebal hukum” jika polri tidak menindaklanjuti, padahal Negara Indonesia adalah negara Hukum yang disebut “Rule of Law”. 

Pendapat ahli A.V. dicey konsep negara hukum yang disebut rule of law mengandung tiga arti penting. Pertama, absulitisme hukum (the absolute predominance of law) menentang pengaruh dari arbitrary power serta meniadakan kesewenang-wenangan, Kedua persamaan dihadapan hukum (equality before the law), ketiga konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Menyoal tentang persamaan dihadapan hukum (equality before the law), publik mendesak agar perlakuaan terhadap kasus Rizieq Shihab sama dengan masyarakat yang lainnya, jangan karena didukung basis massa FPI yang besar, lalu hukum menjadi tumpul terhadap dirinya. 

Wakajen Jari 98 Feri Supriyadi menegaskan pada detikIndonesia.com “Negara tidak boleh kalah dengan kelompok yang berusaha mencoba memecah belah persatuan dan kesatuan”. Tangkap kelompok yang anti Pancasila, negara harus terapkan equality before the law sekalipun itu sosok yang dianggap kontroversial Habib Rizieq Shihab,” (22/4/17).

Desakan publik di atas mengisyarakatkan Polri jangan ragu mengambil keputusan, utamakan keselamatan negara Indonesia. Apa kita semua mau Indonesia terpecah belah atau dijajah kembali, apakah kita semua mau seperti Negara-Negara Timur Tengah dimana perang tidak pernah berhenti” dan rakyat susah, “Think Smart”.

Senin, 24 April 2017

DAFTAR NEGARA DI DUNIA YANG MELARANG HIZBUT TAHRIR



KHALIFAH : Jika lembaga dakwah kampus diisi oleh pemahaman islam seperti wahabi HTI maka 20 tahun lagi Indonésia yang ber Bhinneka Tunggal Ika hanya tinggal namanya saja.




BERIKUT DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG MELARANG HIZBUT TAHRIR :




1. Bangladesh melarang pada 22 Oktober 2009, karena mengancam kehidupan damai di negara itu

2. Mesir melarang pada 1974, setelah dianggap terlibat upaya kudeta dari sekelompok anggota militer

3. Kazakhstan melarang pada 2005

4. Pakistan melarang pada 2003

5. Rusia melarang pada 1999 sebagai "Organisasi Kriminal", dan pada tahun 2003 sebagai "Organisasi Teroris"

6. Tajikistan melarang pada 2001

7. Kirigistan melarang pada 2004, secara umum Hizbut Tahrir dilarang di negara2 Asia Tengah

8. China melarangnya dan menjulukinya sebagai "teroris"

9. Di Malaysia, pada 17 September 2015 Komite Fatwa Negara Bagian Selangor menyatakan Hizbut Tahrir (HT) sebagai kelompok menyimpang, dan mengatakan siapapun yang mengikuti gerakan Pro-Khilafah akan menghadapi hukum

10. Di Denmark, kegiatannya menolak lembaga2 demokratis membuatnya beberapa kali bermasalah dengan hukum

11. Di Perancis dan Spanyol pada 2008 HT dianggap organisasi illegal dan pihak berwenang mengawasinya dengan ketat.

12. Jerman melarangnya pada 2006 oleh mahkamah agung karena dianggap anti-semit

13. Suriah melarangnya antara 1998-1999

14. Di Turki, HT secara resmi dilarang, namun tetap beroperasi. Pada 2009 polisi Turki menahan 200 orang karena diduga menjadi anggota HT

15. Pemerintah Libya era Muammar Qaddafi menganggap HT adalah organisasi yang menimbulkan kegelisahan

16. Dinegara asalnya, Yordania, HT sampai sekarang masih menjadi organisasi terlarang

17. Di Arab Saudi, HT dilarang, kritik tajam HT terhadap sistem pemerintahan Arab Saudi terus dilontarkan hingga sekarang

18. Pada 2007, perdana menteri negara bagian New South Wales-Australia berusaha melarang HT, namun dihalangi oleh Jaksa Agung atas nama demokrasi

19. Pemerintah Tunisia telah meminta pengadilan militer untuk melarang HT karena dianggap merusak ketertiban umum.

_____
KAPAN DI INDONESIA⁉⁉

Ketua Umum MUI : Indonesia Itu Republik, Tak Cocok Lagi Bicara Khilafah



KHALIFAH : Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengatakan Khilafah tidak cocok di Indonesia karena negara Indonesia sudah berbentuk republik.

“Indonesia kan sistemnya republik, pilar kebangsaan yang disepakati. Kita tak perlu bicara khilafah, sudah tak ada lagi,” kata Ma’ruf Amin usai pembukaan Kongres Ekonomi Umat tahun 2017 di Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Kiyai Ma’ruf menegaskan bahwa tokoh Indonesia dari mahzab apapun telah menyepakati sistem yang dipakai saat ini dan munculnya sistem baru justru akan menimbulkan gejolak baru.

“Sudah selesai kesepakatannya, sudah selesai. Ini kan gaduh karena ada kelompok baru yang inginkan sistem lain,” kata Ma’ruf menanggapi rencana penyelenggaraan “International Khilafah Forum” di Jakarta.

Dalam pemberitaan sebelumnya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan mengizinkan kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait penyelenggaraan “International Khilafah Forum” di Jakarta.

“Pada prinsipnya Polda Metro Jaya tidak mengizinkan kegiatan itu sampai sekarang belum ada izin,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Sabtu.

Argo menyatakan kepolisian telah menganalisa dan mengevaluasi potensi dari kegiatan tersebut sehingga tidak akan mengeluarkan izin.

“Kegiatan mengumpulkan banyak masyarakat, kepolisian evaluasi kegiatan itu kira-kira bagaimana (potensinya),” tutur Argo.

Bahkan Argo mengaku Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya memiliki data terkait kegiatan tersebut namun tidak dijelaskan secara detail.

Dalam media sosial tersebar undangan mengenai diselenggarakannya acara International Khilafah Forum yang digelar di Gedung Balai Sudirman Tebet Jakarta Selatan pada Minggu (23/4) pukul 19.30 WIB hingga 23.00 WIB.

10 Sesat pikir Hizbut Tahrir



KHALIFAH : Bagi sebagian umat Islam, retorika Hizbut Tahrir tentang mengembalikan kejayaan Islam melalui sistem kepemimpinan Khilafah mungkin terkesan menarik. Namun kalau dipelajari, sistem pemerintahan yang ditawarkan sebenarnya mengandung banyak persoalan serius.


Berikut sejumlah cacat pikir sistem Khilafah yang ditawarkan HT.

Pertama, HT memutlakkan konsep Khilafah sebagai satu-satunya model pemerintahan dalam Islam. Dalam konsep ini, HT tidak percaya bahwa Indonesia boleh berdiri independen sebagai sebuah negara bangsa. HT percaya bahwa kaum muslim Indonesia harus tunduk pada pemerintahan Khilafah dunia Islam di bawah seorang Khalifah yang mungkin saja berada di negara lain (misalnya di Arab Saudi atau di Iraq atau di tempat lain). Pemimpin pemerintahan di Indonesia harus tunduk pada Khalifah itu.

Kedua, sebagai konsekuensi dari pandangan pertama, HT tidak percaya pada konsep Negara Kesatuan RI yang berdaulat. Indonesia adalah bagian dari Khilafah Islam. Indonesia adalah semacam ‘negara bagian’ dari Khilafah. Bila Indonesia menolak keputusan Khalifah, pemimpin di Indonesia bisa diganti. Lebih buruk lagi, bila Indonesia tetap menolak setelah ada ancaman sanksi oleh Khalifah, Indonesia bisa diperangi.

Ketiga, HT tidak percaya pada Pancasila, pada UUD 45 dan segenap rujukan konstitusi negara Indonesia. HT tidak percaya pada demokrasi, tidak percaya pada pemilu. Bila saat ini HT menerimanya, itu hanya untuk sementara. Dalam bayangan HT, suatu saat nanti Indonesia harus diubah menjadi menjadi bagian dari Khilafah Islam.

Keempat, HT menomorduakan warga non-Islam. Dengan kata lain, HT diskriminatif. Dalam konsep Khilafah Islam yang dibayangkan HT, kaum, non-Islam adalah warga kelas dua. Melalui jargon izzul Islam wal muslimin (kejayaan Islam dan orang-orang Islam), HT menganakemaskan kelompok Muslim seraya menganaktirikan kelompok yang lain. Ini tidak berarti warga non-Islam tidak mendapat pelayanan pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tapi kaum non-muslim tidak memiliki hak politik yang sama, misalnya dalam hal memilih pemimpin.

Kelima, dalam Khilafah yang dibayangkan HT, kalaulah ada partai politik, maka partai politik itu haruslah berupa partai politik Islam. Kalaulah ada pemilu, pemilu tersebut hanya boleh diikuti umat Islam.

Keenam, pemilu pada dasarnya hanyalah pilihan terakhir. Yang ideal dalam pola pemilihan pemimpin adalah pemilihan melalui keputusan organisasi semacam majelis alim-ulama yang mempersatukan para ulama dan cerdik pandai. Dalam hal ini setiap negara yang menjadi bagian dari Khilafah (misalnya saja Indonesia, Malaysia, Brunei, Iraq dan seterusnya) akan mengajukan nama para calonnya yang akan ditetapkan semacam Majelis Sentral Alim Ulama di pusat Khilafah.

Ketujuh, HT tidak percaya pada parlemen yang mengendalikan Khalifah dan pemerintah. Dalam konsep HT, begitu seorang pemimpin terpilih dan dibaiat (disumpah), seluruh rakyat dalam Khilafah harus tunduk dan percaya padanya. Si pemimpin kemudian harus menjalankan kepemimpinan dengan senantiasa merujuk pada Syariah. Ia lah yang menunjuk para pembantunya, termasuk menunjuk pemimpin di setiap daerah yang menjadi bagian dari Khilafah.

Kedelapan, dalam konsep ini seorang Khalifah tidak memiliki batas waktu kepemimpinan. Dia baru diganti kalau wafat, tidak lagi melandaskan kepemimpinannya pada Syariah atau memimpin dengan cara yang zalim. Bila ia melanggar Syariah, ia boleh ditumbangkan dengan kekerasan.

Kesembilan, selama ia masih memimpin berdasarkan Syariah, keputusan Khalifah tidak boleh tidak dituruti. Rakyat dan para alim ulama, kaum cerdik pandai, bisa saja memberi masukan, namun keputusan terakhir da di tangan Khalifah. Mereka yang berani tidak taat akan dianggap sebagai melakukan pembangkangan. Dan mereka yang membangkang bisa dihukum mati.

Kesepuluh, HT anti-keragaman hukum. HT menganggap tidak perlu ada UU yang dibuat oleh para wakil rakyat. HT percaya Syariah saja sudah cukup. Namun bila memang ada kebutuhan untuk mengeluarkan peraturan, Khalifah dan pembantu-pembantunya dapat saja membuat peraturan yang mengikat seluruh warga.

Itulah setidaknya sepuluh persoalan serius dalam tawaran konsep Khilafah menurut HT yang jelas-jelas bertentangan dengan gagasan NKRI dan demokrasi. Masih ada yang tertarik?

Minggu, 23 April 2017

Politisasi Islam Ala Rizieq Shihab Diputaran Ke II Pilgub DKI




Jakarta - Belum lama ini, 19 maret 2017 Rizieq Shihab berkhutbah di lapangan Ahmad Yani yang pada awalnya menyampaikan bahwa dia tidak bermaksud melecehkan Pancasila, Makar, dan Anti Pemerintahan. Namun pengantar ceramah yang bagus itu, tetap saja berakhir bernuansa politik “ Pilkada DKI Adalah Soal Membela Agama”.


Rizieq Shihab menyampaikan sekarang bukan masalah Anis dan Ahok, tapi antara ”Penista Agama dan pembela agama”. Walaupun lama tak muncul setelah kasus perzinahan antara Rizieq Shihab dan Firza Husein viral di media sosial, sekali muncul tetap membawa roh kebencian dan memecah belah umat.


Habib Rizieq menegaskan hari pencoblosan Pilkada DKI, 19 April 2017 bukan hanya soal politik semata. Tetapi juga pertarungan antara pembela agama dengan penista agama dan para pendukungya (JPNN.COM), dan gerakan lainnya adalah “Tamasya Almaidah“ yang pada intinya sama adalah mencampuradukan agama dan politik.


Apa latar belakang Rizieq berkhutbah seperti itu, analisa kami mungkin ada dendam pribadi terhadap Ahok. Namun kiranya Rizieq Shihab yang terhormat jangan memecah belah dan mencampuradukan antara “Agama dan Politik” atau “Dendam Pribadi dengan Agama”. Karena akibatnya negara kita sediri yang akan hancur dan merugi serta menanggung akibatnya.


Sebagaimana Allah SWT berfirman “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal (dan beramah mesra antara satu sama lain). Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Al-Hujarat-ayat13).


Apabila kita melihat Firman Tersebut, niscaya Allah SWT memerintahkan kita untuk jaga persatuan, persahabatan, dan kerukunan antara sesama manusia. Dalam pada itu "Rasul pernah membentuk kontrak politik dengan semua unsur, dengan semua komponen masyarakat melalui Piagam Madinah untuk mempersatukan, untuk kesatuan. Ini jelas sekali bahwa ajaran Islam, umat Islam menghargai kemajemukan suku, kemajemukan golongan, beraneka macamn agamanya," kata Presiden (9/01/17 Bergelora.com).


Pada akhirnya kita harus bersatu padu untuk Indonesia, bagi yang senang memecah belah (Rizieq Shibab) alangkah baiknya bertaubat dan lebih baik anda mengajarkan umat muslim untuk memiliki ahlaq yang baik dalam mengisi pembangunan di Indonesia ini. Berhentilah mengintimidasi politik dengan membawa-bawa nama Agama, umat Islam sudah tahu siapa anda sebenarnya.

Soal Kasus Novel Baswedan, Begini Kata Advokat Senior Hendry Yosodiningrat


KHALIFAH : Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menarik perhatian banyak pihak. Advokat Senior Henry Yosodiningrat menilai, pengungkapan kasus Novel memang tidak mudah.



“Saya tidak mengatakan pengungkapan kasus ini (Novel Baswedan) lambat. Karena dalam penyelidikan atau dalam mengungkap siapa pelakunya bukan persoalan mudah,” tegas Henry saat ditemui di Jakarta, Minggu (23/4).



Pria yang telah berpraktek sebagai penegak hukum selama 38 tahun ini yakin Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bekerja profesional. “Karena dalam kasus ini bukan hanya mengungkap siapa pelaku, tapi harus digali lebih jauh, siapa the man behind the scene. Siapa intelectual dader, pelaku yang tidak melakukan perbuatan tapi dia yang mengatur,” tambahnya.



Anggota Komisi II DPR RI ini beralasan, jika polisi hanya mengungkap pelakunya saja, tentu tidak akan menjawab persoalan. Karenanya, dia tetap mengapresiasi kinerja polisi dalam mengungkap kasus Novel Baswedan.“Saya tetap mengapresiasi keberhasilan Polri yang sedang mengidentifikasi kasus ini,” jelasnya.



Terkait dua orang yang diduga pelaku, Henry Yosodiningrat punya pandangan lain. “Manusia termasuk polisi adalah makhluk yang tidak sempurna. Jika salah (tidak terbukti), keduanya harus segera dilepas. Direhabilitasi namanya,” pungkasnya.

Sabtu, 22 April 2017

HALO POLISI JANGAN DIAM SAJA USUT TUNTAS KASUS RIZIEQ SHIBAB



KHALIFAH : Sapaan “Hallo Polisi” ini bukan sapaan biasa, melainkan sekaligus ultimatum bagi Polri untuk usut tuntas kasus “Chat SeX” Rizieq Shihab dan Firza Husein dan kasus kasus lainnya.

Selama ini masyarakat masih banyak ragu tentang video Rizieq dan Firza yang beredar terkesan hanya akal-akalan saja, maka dari itu sudah waktunya Polri untuk membuka kembali dan meneruskan kasus ini, pasalnya apabila kasus ini tidak berjalan ada dua kemungkinan, Video itu rekayasa atau Polri Takut.

Sabtu kemarin pada mediasiber.com, Komite Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) pun mendorong kepolisian untuk tidak melupakan dan membuka kembali berbagai kasus yang dilakukan Rizieq Shihab (22/4).

Dengan tegas mereka mendukung langkah Kapolri jika memerintahkan Kapolda Metro pengusutan kasusnya. “Kami mendukung langkah tersebut. Karena publik bertanya-tanya, maka kasus Habib Rizieq tidak boleh dipetieskan,” kata Ketua Presidium Kamerad Haris Pertama, ujarnya Sabtu tricknews.com (22/4).

Pada kesempatan yang sama Pimpinan Pesantren KH. Syarif Gunadi , mengemukakan Polri tidak usah takut mengusut tuntas kasus Rizieq Shihab, selain masyarakat sudah waktunya, agar masyarakat juga tahu siapa sebenarya Rizieq Shihab.

Kami juga sebagai Kelompok Mahasiswa Muslim Anti Radikal (KMMAR) yang diwakli Harun menjelaskan “ Negara Indonesia adalah negara hukum, maka terapkan asas hukum “equality before the law”. Ujarnya (23/4).

Equality before the law secara sederhada diartikan semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern.

Jangan sampai ada anggapan negara dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap kasus Rizieq dan pembiaran melakukan provokasi dan membuat gaduh negara ini.

Dimana letak keadilannya, apakah Rizieq Shihab sudah kebal hukum, karena bersorban dan berjubah putih. Kami tunggu Polri untuk mengusutnya, jika tidak kami bergerak.

Senin, 17 April 2017

Maklumat bersama larangan mobilisasi massa pada Pilkada DKI Jakarta 2017



Jakarta
 – Tiga instansi di DKI Jakarta, yaitu Kepolisian Daerah Metro Jaya, KPUD DKI Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, mengeluarkan maklumat bersama tentang larangan mobilisasi massa pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Maklumat bersama ditandatangani Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan, Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Mimah Susanti, dan dikeluarkan di Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Maklumat bernomor MAK/01/IV/2017, 336/KPU-Prov-010/IV/2017, 405/K.JK/HM.00.00/IV/2017 itu berisi tentang larangan bagi yang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi massa secara fisik maupun psikologis pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, 19 April nanti.

Pertimbangannya: berdasarkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta dan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang, saat, dan pasca putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Isi maklumat bersama itu: setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun, yaitu yang akan datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya, karena dapat membuat status keamanan dan ketertiban massa di Jakarta kurang kondusif.


Juga masyarakat dapat merasa terintimidasi baik secara fisik maupun psikologis, sedangkan sudah ada penyelenggara Pilkada yaitu KPUD DKI Jakarta dan pengawas Pilkada yang berwenang, yaitu Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, dan jajarannya.

Selanjutnya disebutkan pula dalam maklumat bersama itu, bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan itu (pengerahan massa) maka polisi, TNI, dan instansi terkait akan mencegah dan memeriksa mereka di jalan, dan mereka akan diminta untuk kembali.

Bila massa yang dikerahkan itu terlanjur sudah berada di Jakarta maka akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

Kemudian disebutkan juga bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan hukum, maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.

Sabtu, 15 April 2017

Kapolri : Bangsa Indonesia Akan Menjadi Bangsa yang Besar Apabila Situasi Politik dan Keamanan Terjaga Stabil


Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan orasi ilmiah pada acara wisuda pascasarjana ke-35, sarjana ke-66 dan diploma Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Acara tersebut diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Serpong, Tangerang Selatan pada Sabtu (15/4).


Di hadapan ribuan peserta wisuda, serta para civitas akademika UMJ, Tito Karnavian menjelaskan tentang pentingnya kelas menengah dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Karena, menurut Kapolri, dengan jumlah kelas menengah yang semakin banyak, otomatis bangsa tersebut akan semakin besar.


“Suatu bangsa yang besar, suatu bangsa yang berhasil hanya bisa ditandai dengan besarnya kelas menengah. Jadi, para wisudawan dan wisudawati telah mulai masuk dalam barisan kelas menengah,” ujar Kapolri.


Kapolri juga menjelaskan, kelas menengah tersebut akan menjadi ujung tombak dalam membangun bangsa dan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Pasalnya, para kelas menengah lah yang diharapkan dalam membangun bangsa ini kelak.
Mantan kepala BNPT ini juga menerangkan, saat ini Indonesia, khususnya generasi muda tengah dihadapkan dengan tantangan berdemokrasi dalam era globalisasi. Oleh karena itu, para kaum menengah dan para intelektual muda harus bersikap kritis dalam berbangsa dan berbhinneka.


“Tapi belum banyak pertanyaan kritis sebagai intelektual apa alasannya lahir kebhinnekaan, kenapa seharusnya ada kebhinnekaan. Kenapa itu harus ada, kenapa dipertahankan bagaimana mempertahankan,” paparnya.


Kapolri juga menjelaskan, kaum menengah dan intelektual muda harus memahami bahwa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Menurutnya, tidak mudah untuk mempertahankan bangsa yang dihuni oleh berbagai ras, suku dan agama.


“Keberagaman dapat menjadi kekayaan, tapi di satu sisi juga dapat menjadi titik simpul perpecahan. Ini terjadi ketika unsur primordialisme untuk mengedepankan dominasinya itu menjadi menguat,” kata Kapolri.


Lebih jauh Kapolri menerangkan, bahwa tidak mudah mengelola Indonesia yang merupakan negara dengan banyak suku bangsa, budaya dan agama. Oleh karenanya, para kaum menengah dan para intelektual harus pandai mengelola keberagaman tersebut menjadi modal Indonesia untuk menjadi negara yang besar.
“Di negara heterogen seperti kita mengelola keberagaman dan membuatnya menjadiintact, jadi utuh itu tidak gampang,” tegas Tito Karnavian.


Mantan Kapolda Metro Jaya ini menjelaskan saat ini tugas para intelektual muda dan kaum menengah sangat berat. Karena, selama 71 tahun lebih merdeka, Indonesia belum dapat mencapai pemerataan kesejahteraan.


“Bagaimana struktur demografi kesejahteraan kita masih berbentuk piramida. Yaitu kecilnya high class, belum terlalu besar middle class dan masih didominasi oleh saudari-saudara kita yang low class,” jelas Tito.


Tidak meratanya kesejahteraan dan pembangunan, menurut Tito dapat menimbulkan bahaya. Pasalnya, dengan keberadaan low class yang masih menjadi mayoritas, Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang kuat.


“Bagi saya yang sangat penting, bagaimana yang low class ini bisa naik. Tapi di tahun 2020 diprediksi akan membesar kelas menengah, tapi kita masih berjuang ke arah itu,” jelas Kapolri.


Bila Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5% tiap tahun, maka Kapolri yakin Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor empat di dunia pada tahun 2045.


“Hanya bagaimana caranya kita menjaga stabilitas poltik dan ekonomi. Itu tugas besar dari bangsa ini,” pungkasnya.



  • Selain itu, dalam orasi ilmiahnya tersebut, Kapolri juga menekankan tentang pentingnya kebhinnekaan. Bagaimana uniknya kebhinnekaan Indonesia dan ancaman stabilitas keamanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri

Kamis, 13 April 2017

VIRAL - AKSI 194 KELANJUTAN DARI TAMASYA DI MUSIM PILKADA



KHALIFAH Pilkada DKI Putaran kedua tinggal menunggu waktu 19/4/2017 adalah babak penentuan, siapakah yang akan mengusung kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017 – 2022.

Pada detik – detik terakhir kampanye kedua paslon nomor urut dua, Ahok – Jarot maupun paslon nomor urut tiga, Anies – Sandi.

Ditengah hebatnya perdebatan politik kedua paslon, terdapat kubu lain yang ingin meramaikan suasana politik pada Pilkada DKI putaran kedua 2017.

Dengan adanya aksi – aksi sebelumnya yang digelunturkan oleh FUI dan FPI (411, 212, 112, 313 dan aksi lainnya) kini beredar di media sosial Aksi194, seperti pada media Twitter.

seperti pada akun Twitter milik Tesa Una‏ @Tesaunaaa yang men twit MENUJU AKSI 194 
#AKSI194 #LestiRumahMamaAmyMNCTV #KamisManis #KawalC6CoblosNo2 ic.twitter.com/EDp7EP0X5Q 3 replies 4 retweets 9 likes Reply 3 Retweet 4 Like 9.




Namun ada yang aneh dalam meme yang tersebar, mengapa tercantum “TAMASYA KANDANG KAMBING” . 
Jadi teringat dengan kisah Rizieq Shihab vs Firza Husein, yang menyebutkan tentang perselingkuhannya melalui kasus Chat Sex...

Apa yang terjadi, mari kita saksikan bersama Next episode Kisah Cinta Mereka.

Rabu, 12 April 2017

WAPRES, AKTIVIS, PRAKTISI DAN POLITISI DUKUNG LANGKAH PREVENTIF PENUNDAAN SIDANG AHOK


KHALIFAH - Ada pepatah “Diam Itu Emas”, yang mengisyaratkan kepada kita semua hemat bicara dan banyak bekerja atau jaga omongan karena dengan sepatah katapun bisa memporaporandakan Indonesia.

Menyoal surat kapolda Metro terkait permohonan surat ke PN Jakut banyak yang mencibir bahkan mengkait-kaitkan sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu paslon, padahal surat itu berisi permohonan proses hukum terhadap dua paslon ditunda karena alasan kamtibmas.

Masih ingat komentar Pengamat Kepolisian dan Politik yaitu Bambang Widodo Umar dan Muctar Effendi (7/4/17). keduanya walaupun dalam versi berbeda mevonis langkah Polda Metro melibihi wewenang, intervensi, dan mendukung salah satu paslon.

Berbeda dengan pendapat Lembaga Kajian Kepolisian (Lemkapi) dalam Jpnn.com menyambut baik permintaan kepolisian agar pengadilan menunda proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta, hingga selesai pelaksanaan pilkada (7/4/17) .

Sama halnya dengan Sekjen Partai Hanura Sarifudin Sudding mengatakan, pihaknya setuju dengan permintaan Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan untuk pembacaan sidang tuntutan sidang penodaan agama terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Permintaan itu, kata Sudding, bisa meminimalisir konflik jelang putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. 

Lebih lanjut kepada merdeka.com dijelaskan "Kita minta sedapat mungkin ini bisa ditunda pembacaan tuntutan sebelum pelaksanaan pilkada," kata Sudding di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4).

Merujuk kedua pendapat tersebut, nampak jelas tidak ada kepentingan dan mendukung langkah Kapolda Metro Jaya, berbeda dengan dua pendapat di atas sebelumnya belum jelas motif dan tujuannya. 

Pesan moralnya lebih baik diam daripada berkomentar, apalagi berakibat memperkeruh suasana dan menambah panasnya Pilgub DKI 2017. 

Selang beberapa hari setelah ada keputusan penundaan penuntutan ahok, giliran Kejaksaan yang mendapat sorotan. Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis pada kriminalitas.com menduga, ada upaya membebaskan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari segala tuduhan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat dirinya (11/4/17).

Menyoal pendapat di atas mendeskripsikan bahwa berkomentar itu mudah, akan tetapi perlu diperhatikan apa dampak dan eksesnya kedepan.

Namun berbeda dengan pendapat Wapres Jusuf Kalla pada sianartapanuli.com menegaskan penundaan penuntutan di nilai wajar (11/4/17). 

Pernyataan ini menegisyarakatkan kepada kita, bahwa penundaan penuntutan Ahok tidak usah dipermasalahkan atau dibesar-besarkan sepanjang proses hukum terus berjalan dan keamanan serta kondusifitas terkelola.

Senin, 10 April 2017

GAWAT !!! AJAKAN ANARKIS DAN PEPERANGAN DI PILGUB DKI 2017


KHALIFAH : Jakarta 9 April yang lalu pria yang dikenal sebagai komandan Betawi bernama H. Abu Bakar Sadeli viral di dunia maya berkaitan dengan Baiat yang di lakukan di Grogol Selatan Jakarta “ Membaiat Massa Yang Hadir Dengan Mengacungkan Golok Untuk Memimilih Pemimpin Muslim”.




Pria tersebut nampak gagah dan seolah-olah Indonesia sedang menghadapi peperangan, padahal 19 Apri 2017 nanti hanya memilih Calon Guber DKI, ada apa sebenarnya dibalik itu semua, sampai sampai ajakan anarkhis dan peperangan terus digulirkan.



Dihari yang sama juga Rizieq Shihab melanjutkan safari dakwahnya di Pakan Sari Bogor, Rizieq mengatakan Jakarta 19 April 2017 siaga ! Haq Vs Bathil, dengan meneriakan “Selamatkan NKRi dan menegaskan Darurat Perang Vs Preman Preman Bayaran Komunis” dan mengajak masa untuk datang kejakarta ( https://www.youtube.com/watch?v=IB6uqroSiJM ).




Rizieq Shihab yang beberapa waktu lalu heboh dalam kasus Chat SeXnya dengan Firza itu, terus menurus menyampaikan 19 April adalah darurat perang, padahal sebelum Pilgub DKI dan sampai sekarang Indonesia tidak dalam keadaan perang.



Sebenarnya siapa yang mau diperangi, apakah bangsa Indonesia Sendiri. Aneh juga ya! Sesama bangsa ko mau diperangi. Jadi siapa sih yang benar apakah Sadeli atau Rizieq atau masyarakat yang diam dan hanya mengamati serta menganalisa.




Tapi yang kita hadapi sekarang ini adalah imperealisme dalam bentuk baru, mereka masuk melalui orams-ormas radikal dan mendanainya sehingga Indonesia kisruh dan mereka diuntungkan dengan keadaan ini. 




Indonesia Kaya Raya akan sumberdaya alam, namun ketikan sumberdaya manusianya lemah dan mudah di adu domba maka Indonesia kan kembali menjadi bangsa yang dijajah, ingat sejarah kita dijajah karena sesama bangsa di adu domba dan dipecah belah.

Ada Foto Rizieq Bersama Otak Bom Thamrin



KHALIFAH
: Densus Antiteror 88 Mabes Polri menemukan foto Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab di kediaman pimpinan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) Zainal Anshori (ZA) yang Jumat (7/4) lalu ditangkap di Lamongan, Jawa Timur.

"Iya ada foto itu dalam penggeledahan di Lamongan, di rumah ZA," ujar Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Rikwanto kepada merahputih.com, Minggu (9/4).

Dalam foto yang dibingkai dengan kayu cokelat itu terlihat Zaenal tengah berfoto dengan Rizieq. Keduanya sama-sama mengenakan baju putih. Zaenal mengenakan peci, sementara Rizieq mengenakan sorban, yang menjadi ciri khasnya.

Habib Rizieq dan Zaenal berfoto dengan posisi duduk bersama dengan latar belakang logo dan tulisan Forum Ukhuwah Islamiyah.

Selaim foto itu, Densus juga menyita sebuah baju seragam Front Pembela Islam, tujuh senjata tajam jenis parang, golok, celurit dan sangkur, beberapa dan cakram digital berformat VCD terkait FPI.

Zainal merupakan otak penyerangan terhadap anggota Satlantas Polres Tuban kemarin di mana aparat kepolisian menembak mati 6 orang terduga  teroris.

Selain itu Zainal diduga juga sebagai otak dari sejumlah aksi teror di beberapa tempat seperti di kawasan MH Thamrin, Jakarta tahun lalu. Zainal juga merupakan orang yang membeli 5 pucuk senjata yang digunakan untuk melaksanakan bom thamrin. (Ayp)

Minggu, 09 April 2017

EKSKLUSIF: Ini Foto Habib Rizieq dengan Tersangka Teroris Lamongan

Foto Habib Rizieq bersama terduga teroris, Zaenal (Istimewa)

KHALIFAH : Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq diduga mengenal pimpinan Jamaah Ansarud Daulah, Zaenal Anshory. Hal itu diperkuat dari foto bersama antara Rizieq dan Zaenal yang ditemukan saat anggota Densus 88 menggeledah kediaman Zaenal di Paciran, Lamongan, Jawa Timur.

Berdasarkan foto yang didapat Kriminalitas.com, tampak Rizieq dan Zaenal duduk bersama dengan latar belakang tulisan Forum Ukhuwah Islamiyah. Keduanya kompak mengenakan pakaian putih. Hanya, dalam foto itu Rizieq mengenakan sorban sementara Zaenal nampak mengenakan peci hitam.Foto Habib Rizieq bersama terduga teroris, Zaenal (Istimewa)

Dikonfirmasi, polisi membenarkan terdapat foto Rizieq dengan tersangka teroris yang didicuk di Lamongan, Jawa Timur itu.

“Ya benar, tim densus 88 menemukan foto itu saat penggeledahan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Rikwanto kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Minggu (9/4/2017)

Zaenal diketahui adalah pimpinan Jamaah Ansarud Daulah (JAD). Organisasi tersebut berafiliasi dengan ISIS.

Zaenal adalah dalang dari sejumlah aksi teror di Indonesia di antaranya, bom gereja Oikumene, Samarinda pada 2016 dan serangan bom di Jalan MH Thamrin, akhir tahun lalu.

Selain itu, dari informasi yang dihimpun Kriminalitas.com, dia juga terlibat penyelundupan senjata api dari Filipina pada Desember 2015. Dalam aksi penyelundupan itu, dia adalah pemberi perintah pada anggotanya untuk melakukan survei di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Pelabuhan di Lamongan.

Yang terbaru, Zaenal merencanakan penyerangan ke Polsek Brondong, Lamongan. Mabes Polri membenarkan soal rencana serangan kelompok ini ke Polsek Brondong, Lamongan.

“Mereka berencana melakukan penyerangan ke suatu Polsek di Lamongan,” kata Kabagpenum Divhumas Polri, Kombes Martinus Sitompul, di Komplek Mabes Polri, Jumat (7/4/2017).


Pria yang sehari-hari bekerja sebagai guru madrasah itu adalah satu dari tiga terduga teroris yang ditangkap pada Jumat (7/4/2017) lalu. Dua anggotanya yang ikut diciduk dalam penangkapan tersebut adalah Hendis Efendi dan Hasan.

Jumat, 07 April 2017

ANTARA AL-KHATHTHATH, HTI dan NKRI BERBASIS KHILAFAH


KHALIFAH : Al-khaththath atau M Gatot Saptono menjadi sosok yang menarik dalam pembahasan kali ini, karena tekadnya ingin merubah ideologi negara Indonesia menjadi Indonesia bersyariah dan 31 maret 2017 yang lalu ditangkap atas dugaan permufakatan makar.

GP Ansor Dukung Ahok: Kami Tolak Cagub yang Didukung Islam Radikal


KHALIFAH - Pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyatakan siap mendukung pasangan calongubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, dalam upaya memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 putaran kedua.

Kamis, 06 April 2017

Pilkada DKI Putaran 2 - 1 TPS Dijaga Polisi dan TNI


KHALIFAH - Membantu keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya akan menurunkan personelnya di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS), 19 April 2017. Masing-masing TPS akan dijaga satu polisi dan satu anggota TNI.

Minggu, 02 April 2017

PARA ULAMA JANGAN MAU DIADU DOMBA DEMI AMBISI POLITIK



KHALIFAH : Apresiasi terhadap para ulama yang selalu menjaga keutuhan NKRI, seperti KH Said Aqil dan para Ulama lainnya yang tidak mempermasalahkan siapapun pemimpin Jakarta kerena Itu adalah pilihan rakyat, karena demi Indonesia.




Namun ada juga yang mengatasnamakan ulama untuk membela Islam dan Al-Quran, perlu diapresiasi juga jika itu benar, akan tetapi pada kenyataannya kepentingan mereka sudah bergeser bukan lagi membela agama melainkan membela Politik, bahkan diduga akan melakukan makar. 




Masyarakat sudah mulai jenuh dengan cara-cara seperti itu, nampak terlihat semakin hari Aksi Bela Islam secara kuantitas merosot jumlah pesertanya. 




Hal tersebut disebabkan yang tadinya gerakan Aksi Bela Islam dan Al-Quran dianggap rasional, sekarang ini benar-benar irasional syarat dengan kepentingan politis.




Para Ulama jangan mau di adu domba, dan harus bersikap netral sehingga dapat menjadi penyeimbang dan menjaga keutuhan NKRI.




Pasal penangkapan kelima orang , yaitu Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath, Zainudin Arsyad, Irwansrah, Veddrik Nugraha alias Dikho, dan Mar'ad Fachri Said alias Andre, berikan kesempatan kepada Polri untuk membuktikannya.




Janganlah berkomentar serta memberikan pernyataan yang bernuansa mengadudombakan ulama dan umat muslim, seperti kita lihat di dunia maya banyak orang yang mendikotomikan ulama yang satu dengan yang lainnya pro salah satu paslon.




Biarlah rakyat yang menentukan pilhannya siapa calon pemimpin di ajang perpolitikan di Indonesia, mari kita kembali kemarwah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan cintailan negeri ini sebagaimana pendahulu kita telah memperjuangkannya.

About