Rabu, 31 Mei 2017

KETUA UMUM GP ANSOR MEMINTA FPI MENYUDAHI SEGALA TINDAKAN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT


Yaqut menilai rencana aksi FPI melumpuhkan aktivitas bandara dalam rangka menjemput kepulangan Rizieq Shihab hanya akan menggangu ketertiban umum.


"Sebaiknya cukupkan dalam mengganggu kepentingan umum dan ketertiban sosial," kata Yaqut kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (31/5).




Menurut Yaqut, rencana tindakan FPI tersebut bisa digolongkan sebagai suatu kebrutalan, sehingga dapat mencoreng wajah Islam yang senantiasa menghendaki kedamaian.


Yaqut berharap FPI bisa mempertimbangkan nama baik Islam sebelum melancarkan aksi, mengingat FPI menggunakan kata Islam secara gamblang dalam identitasnya.


Yaqut menegaskan bahwa Islam tidak pernah menghendaki umatnya melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti memblokade jalan atau melumpuhkan aktivitas di sarana umum seperti bandara. 


"Jangan nama Islam yang nempel dalam nama organisasinya, (tapi) tidak berpengaruh apapun dalam perilaku," kata Yaqut.




Yaqut menyebut rencana FPI melumpuhkan aktivitas di bandara telah menuai kecaman masyarakat umum. Sehingga konsekuensi yang harus dihadapi kelak adalah FPI berhadapan langsung dengan masyarakat luas.


"FPI tidak hanya berhadapan dengan aparat keamanan, tetapi seluruh masyarakat," tutur Yaqut.


Di sisi lain, Yaqut mengimbau masyarakat, khususnya anggota GP Anshor dan santri Nahdlatul Ulama, agar tidak terpancing dengan tingkah polah FPI. 


"Kelakuan biadab seperti itu seharusnya tidak membuat yang waras kehilangan akal sehat," Kata Yaqut.




Kuasa hukum pentolan FPI Rizieq shihab, Sugito Atmo Pawiro sebelumnya menyerukan agar massa FPI datang menjemput kliennya di bandara dalam jumlah besar hingga melumpuhkan aktivitas di bandara.


Seruan yang disebar dalam bentuk flyer di media sosial itu bertuliskan, "Ayo sambut kedatangan Imam Besar umat muslim Indonesia, Habib Rizieq Shihab bersama keluarga di Bandara Soekarno-Hatta. Tutup semua jalan menuju terminal. Jangan beri kesempatan bagi semua yang mengganggu kedatangannya. Tunggu tanggal mainnya."


Sugito menyatakan bahwa Rizieq hanya akan pulang ke tanah air jika FPI sudah benar-benar siap mengerahkan massaYaqut menilai rencana aksi FPI melumpuhkan aktivitas bandara dalam rangka menjemput kepulangan Rizieq Shihab hanya akan menggangu ketertiban umum.


"Sebaiknya cukupkan dalam mengganggu kepentingan umum dan ketertiban sosial," kata Yaqut kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (31/5).




Menurut Yaqut, rencana tindakan FPI tersebut bisa digolongkan sebagai suatu kebrutalan, sehingga dapat mencoreng wajah Islam yang senantiasa menghendaki kedamaian.


Yaqut berharap FPI bisa mempertimbangkan nama baik Islam sebelum melancarkan aksi, mengingat FPI menggunakan kata Islam secara gamblang dalam identitasnya.


Yaqut menegaskan bahwa Islam tidak pernah menghendaki umatnya melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti memblokade jalan atau melumpuhkan aktivitas di sarana umum seperti bandara. 


"Jangan nama Islam yang nempel dalam nama organisasinya, (tapi) tidak berpengaruh apapun dalam perilaku," kata Yaqut.




Yaqut menyebut rencana FPI melumpuhkan aktivitas di bandara telah menuai kecaman masyarakat umum. Sehingga konsekuensi yang harus dihadapi kelak adalah FPI berhadapan langsung dengan masyarakat luas.


"FPI tidak hanya berhadapan dengan aparat keamanan, tetapi seluruh masyarakat," tutur Yaqut.


Di sisi lain, Yaqut mengimbau masyarakat, khususnya anggota GP Anshor dan santri Nahdlatul Ulama, agar tidak terpancing dengan tingkah polah FPI. 


"Kelakuan biadab seperti itu seharusnya tidak membuat yang waras kehilangan akal sehat," Kata Yaqut.




Kuasa hukum pentolan FPI Rizieq shihab, Sugito Atmo Pawiro sebelumnya menyerukan agar massa FPI datang menjemput kliennya di bandara dalam jumlah besar hingga melumpuhkan aktivitas di bandara.


Seruan yang disebar dalam bentuk flyer di media sosial itu bertuliskan, "Ayo sambut kedatangan Imam Besar umat muslim Indonesia, Habib Rizieq Shihab bersama keluarga di Bandara Soekarno-Hatta. Tutup semua jalan menuju terminal. Jangan beri kesempatan bagi semua yang mengganggu kedatangannya. Tunggu tanggal mainnya."


Sugito menyatakan bahwa Rizieq hanya akan pulang ke tanah air jika FPI sudah benar-benar siap mengerahkan massa 

HABIBANA RIZIEQ MENGKLAIM SETARA " IMAM SYAH KHOMEINI"



Jakarta-Memang luar biasa sepak - terjangnya Habibana Rizieq Shihab, beberapa bulan yang lalu mengklaim dirinya sebagai “Imam Besar Umat Islam Indonesia”, sekarang ini melalui pengacaranya Sugito mengklaim dirinya setara dengan “Imam Khomeini” dari Negeri Iran yang terkenal pahamnya dengan “Syah”. 




Begitu banyak gelar yang ingin dia (Habibana Rizieq Shihab) peroleh dan itu bukan sekedar berita hoax namun benar adanya, sebagimana Pengacara Sugito Atmo Pawiro mengatakan pada detik.com Rabu (31/5/17) ‘Habib Rizieq Shihab akan pulang ke Indonesia 'dalam waktu dekat' menyusul penetapan sebagai tersangka UU Pornografi, dan 'berharap terjadi penyambutan seperti saat Ayatullah Khomeini pulang ke Teheran ketika Revolusi Iran,' ujar kuasa hukumnya.




Keistimewaan yang ingin didapat oleh Habibana Yang Mulia Rizieq Shihab ini ternyata tidak mendapat respon yan bagus, malah beberapa Tokoh Islam mempertanyakan, apakah setelah pelariannya dari Arab dia sengaja secara frontal ngin menunjukkan bahwa dirinya adalah “Syah” atau tanpa disadarinya dan tanpa sengaja serta terjadi secara alamiah menunjukkan ke publik bahwa dirinya “Syah”.




Akan tetapi, Habibana Yang Mulia Rizieq Shihab, menjadi suatu nama yang harus dilafalkan dengan benar, karena jika tidak gerombolan FPI akan datang dan menangkap anda semua di rumah. Jadi ”Habibana Yang Mulia Rizieq Shihab“ sebutan bagi orang yang sedang tersandung kasus perzinahan dengan muridnya “Firza Husein” jika masyarakat ingin selamat dan tidak didatangi kerumahnya oleh puluhan orang berbaju gamis dilengkapi “Pentungan dan Besi”. 




Mungkin disini perlu segera mungkin kebijakan pemerintah terkait gelar apa yang harus diberikan kepada Habibana Yang Mulia Rizieq Shihab, takutnya kemarin mengaku “Imam Besar”, sekarang “Setara Imam Khomeini”, besok lusa takutnya minta gelar menjadi Kapolri dan Panglima TNI, yang diperkuat oleh laskar FPI, atau bisa aja minta diakui sebagai Presiden Republik Indonesia.

(Ya Allah Selamatkan Hamba-Mu dari haus kekuasaan dan penghormatan yang berlebih bahkan ingin dikultuskan setara Engkau Ya Allah SWT, karena sesungguhnya Engkau-lah Yang Maha Kuasa di atas segala-galanya)

Selasa, 30 Mei 2017

AROGANSI ORMAS FPI: RIZIEQ TERSANGKA, RIZIEQ MENGGERTAK



Jakarta- Pasca penetapan Rizieq Shihab tersangka, sudah bisa diduga dan dipastikan bahwa antek-antek dan cyber army-nya bergerak menyerang balik dan mengintimidasi negara dengan akan mendatangkan 5 juta orang mengawal kedatangan Rizieq dari negara asalnya. 




Berulangkali disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin berharap tak ada aksi ataupun demonstrasi yang dilakukan oleh pendukung Rizieq atas penetapan tersangka tersebut. 




Namun Rais Aam PBNU ini juga meminta kepada kepolisian agar dapat bersikap transparan dalam kasus ini sehingga tak terjadi salah paham. Lebih baik ikuti proses hukum dan nanti akan tahu kebenarannya. 




Senada dengan tokoh tokoh muslim lainnya dan pemimpin pesantren, jangan bikin gaduh negara dan hadapi hukum itu, karena dengan dihadapi bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi.




Membingunkan lagi, umat muslim pendukung Rizieq Shihab ini umat yang mana atau FPI saja, karena umat muslim itu mampu menjaga toleransi dan mempertahankan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI dari sebelum dan pasca kemerdekaan sehingga Indonesia bertahan sampai sekarang.




Pusingnya lagi Rizieq Shihab ini selalu membungkus sesuatu dengan rasa keislaman dan religius, apa semuanya sudah lupa beberapa kejahatan dan intoleransi yang telah dibuat oleh Rizieq Shihab dan FPI kepada masyarakat serta cara bar-bar FPI sehingga kita harus mengelus dada.




Senyaman apa yang dirasakan masyarakat jika dia (Rizieq Shihab) kembali dan membuat gaduh bangsa Indonesia secara terus menurus, penulis yakin anda semua “CINTA DAMAI DAN INGIN MENCARI NAFKAH BUAT KELUARGA DENGAN LAYAK SEBAGAI BEKAL UNTUK KEHIDUPAN DIDUNIA DA AKHIRAT”. Lebih baik pindah saja dan kembali kewarganegara aslinya, Dia kan orang Arab.




Lalu, sebagaimana biasanya orang yang dijadikan tersangka, akan segara bertaubat bukan menggertak dan membuat ulah. 




Bercermin kepada teori kriminologi Pilihan Rasional, dimana Rizieq Shihab sudah tahu resiko kejahatannya ketika berhadapan hukum, maka resiko terburuk kredibilitas Rizieq Shihab hancur dan masyarakat mengucilkannya.




Dengan begitu lebih baik Rizieq Shihab memilih meggertak agar Negara takut, dan dia bebas serta tidak terhina.




Inilah resiko yang paling kecil menurut Dia, walaupun harus mengorbankan agama, umat dan negara, asalkan kepentingannya terpenuhi.

KEMBALIKAN WIBAWA NEGARA HUKUM, ADILI RIZIEQ


Jakarta - Negara Indonesia secara terminologi diartikan organisasi tertinggi di antara suku-suku bangsa, kelompok-kelompok, yang mempunyai cita-cita bersatu dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah berdaulat.

Pemerintah berdaulat artinya negara itu memiliki pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama agar ada tertib hukum dan aturan yang disepakati bersama.

Pemerintah berdaulat juga berarti pemerintah mempunyai wibawa, artinya bahwa tidak ada suatu kelompok yang dapat mendikte negara untuk memenuhi keinginan ala mereka sendiri.

Seperti Faizal Assegaf senin (29/5) mengunggah status di Facebooknya yang berisi “ Satukan Potensi & fokus Galang Kekuatan Desak JKW Diturunkan. Itu Solusi Akhir Kriminalisasi Ulama!FA”. Status ini dilontarkan bersamaan dengan status tersangka yang disandang Rizieq Shihab.

Selain itu, Akun Twitter resmi Dewan Pimpinan Pusat Laskar Pembela Islam (DPP LPI) mengumumkan bahwa “ Rizieq akan tiba di Indonesia dalam waktu dekat ini. Akun Twitter tersebut mengajak kepada seluruh pengikut Rizieq untuk menyambut kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, dan menutup semua akses jalan masuk menuju semua terminal”.

Intervensi dan dikte semacam ini kerap di publish oleh Rizieq dan antek-anteknya, bahkan Rizieq tidak segan-segan mengancam negara untuk melakukan revolusi, jika kasusnya dilanjutkan. Sementara itu mereka (Rizieq dan Anteknya) menumpahkan kekecewaan atas perbuatan yang dilakukannya kepenegak-hukum, karena maunya kebal hukum dan negara lemah serta tidak ada wibawa ketika berhadapan dengan Rizieq.

Nama Rizieq dan antek-anteknya seolah –olah besar karena cyber army mereka juga bermain, padahal tidak usah repot-repot menangani Rizieq, tingkat Polsek saja sudah cukup tidak usah tingkat Polda maupun mabes Polri.

Masyarakat sendiri sudah bosan dan capek melihat sepak terjang Rizieq dan anteknya, mereka mau kembalikan wibawa negara, jangan takut dengan kelompok radikalnya Rizieq, dan Rizieq harus diadili serta tegakkan hukum di Negara Indonesia.

Senin, 29 Mei 2017

RUU ANTITERORISME BELUM KELAR, MAHASISWA DESAK COPOT PANJA M SYAFII



Jakarta – Jaringan Mahasiswa dan Aktivis Pemuda Relawan NKRI berencana akan turun aksi mendukung Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau Revisi UU Antiterorisme untuk menguatkan upaya pencegahan aksi-aksi teroris.

“Kebutuhan ini sangat mendesak dan kami sedang berkonsolidasi. Dalam waktu dekat kami akan menggelar aksi besar-besaran agar Panja di DPR bisa segera menggolkan RUU Antiterorisme tersebut,” tegas Aktivis Jaringan Mahasiswa dan Aktivis Pemuda Relawan NKRI Frans Freddy, hari ini.

Lebih lanjut, Frans mengecam Ketua panita kerja (Panja) RUU Terorisme M Syafii yang hingga kini masih berdebat soal istilah terorisme. Padahal para pelaku teror sudah menjalankan aksinya.

“Lantas sampai kapan ini di sepakati RUU Antiterorisme, kenapa harus ditunda-tunda ? Sementara kondisi sangat urgent, kenapa harus dimolor-molorin. DPR harus segera menyelesaikannya,” terang Frans.

Frans mengatakan dengan menundanya RUU tersebut oleh DPR maka publik bakal menduga Ketua Panja M Syafii tidak pro kepada pemberantasan terorisme. Sebab, kata dia, langkah cepat ini harus dilakukan agar aparat penegak hukum memiliki landasan kuat dalam bertindak dan mencegah aksi terorisme.

“Terorisme dan radikalisme sudah menjadi sorotan negara-negara di seluruh dunia. Kenapa DPR justru memperlambatnya. Jika demikian, maka ribuan massa nanti akan menekan agar copot M Syafii dari Ketua Panja karena tidak pro kepada upaya pemberantasan terorisme. Janganlah buat kontroversi dalam pemberantasan teroris,” tutur dia.

Masih kata Frans, hal terpenting saat ini adalah bukan berdebat soal definisi terorisme, tetapi bagaimana melawan pelaku teror itu secara total.

“Sudah jelas terorisme definisinya adalah kekuatan yang tujuannya untuk menunjukkan eksistensinya dengan cara-cara yang sangat kejam, membunuh orang, membuat orang, masyarakat menjadi kacau panik. Menurut saya definisi itu gampang tidak terlalu urgent, artinya jangan diperdebatkan lagi,” jelasnya.

Dijelaskannya, negara-negara lain memiliki undang-undang yang memudahkan aparat untuk menyelesaikan sebelumnya, artinya pencegahan. Indonesia harus segera memiliki UU Terorisme yang kuat.

“Dalam UU ini, kami menghendaki masalah pencegahan harus terakomodir supaya ada kegiatan yang betul-betul sistematis dan komprehensif untuk mencegah gerakan teroris dari jaringan terkecil,” sebutnya.

Selain payung hukum yang berfungsi sebagai upaya pencegahan, kata dia, penerapan program rehabilitasi juga perlu diatur untuk pihak-pihak yang sudah terpengaruh oleh pemikiran yang radikal.

“Kami juga sepekat kriminalisasi sejumlah perbuatan awal terorisme,” kata dia.

Perbuatan awal ini di antaranya termasuk sejumlah pelatihan militer yang kerap diadakan kelompok teroris sebelum melakukan aksi teror. Ia mengakui selama ini Polri tidak bisa menangkap orang-orang yang ikut serta dalam pelatihan tersebut sebelum mereka terbukti telah melakukan aksi teror.

Tak hanya itu, lanjut Frans, orang yang terindikasi masuk jaringan teroris seharusnya bisa ditindak.

“Siapa pun yang masuk organisasi itu sepanjang bisa dibuktikan kalau dia masuk organisasi itu, dia bisa dipidana. Itu baru otomatis powerful menangani kasus terorisme,” ucapnya.

Lebih jauh, Frans berharap RUU Antiterorisme bisa segera diselesaikan dan diundangkan agar dapat menjadi payung hukum bagi Polri dalam menjaga kondisi keamanan negara.

“Harapannya revisi UU Antiterorisme cepat diselesaikan dan kemudian cepat diundangkan agar keamanan nasional terjamin,” bebernya.

Frans juga meminta ada penambahan sejumlah poin dalam revisi Undang-undang Nomor 15 tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Ada poin krusial yang perlu ditambah yaitu kewenangan mengkriminalisasi orang yang bergabung dalam kelompok terorisme,” tandasnya.

Minggu, 28 Mei 2017

KONFLIK KEPENTINGAN LEMBAGA SUPERBODY KPK VERSUS BPK


Jakarta - KPK adalah lembaga ad-hoc yang di bentuk pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan korupsi  yang massif dan sistemik di Indonesia. KPK juga menjadi satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan luar biasa baik dari sisi penyadapan maupun penyidikan (satu atap).

Namun ada satu hal yang dilupakan yaitu siapa pengawas KPK dalam menjalankan tugasnya, walaupun personil KPK dinilai mempunyai integritas yang tinggi, tapi KPK juga manusia tidak luput dari kesalahan dan bisa salah juga karena KPK bukan malaikat melainkan manusia.

KPK menjadi lembaga super body sekaligus lembaga dengan kesalahan yang melekat, karena  saat ini bekerja tanpa pengawasan. 

Beberapa hari yang lalu dikabarkan KPK telah menangkap anggota BPK diduga terlibat gratifikasi, sebagaimana di tempo.co diberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat, 26 Mei 2017. Anggota III BPK Achsanul Qasasi membenarkan penangkapan tersebut.

Penangkapan diduga terkait dengan audit di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari KPK maupun BPK hal ihwal kronologis penangkapan tersebut. 

Keberhasilan-keberhasilan KPK atas operasi tangkap tangan, menyebabkan KPK diyakini  salah satu lembaga korupsi yang eksis dan terpecaya di Indonesia, Akan tetapi sampai sekarang tidak pernah ada yang mempertanyakan, apakah penangkapan itu terkait dengan kesalahan KPK, sehingga untuk menutupinya mencokok duluan atau benar-benar murni suatu kesalahan perseorangan yang terkena OTT.

Berbicara tentang BPK adalah suatu lembaga Badan Pemeriksaan Keuangan yang bisa memeriksa lembaga manapun yang dibiayai oleh negara termasuk KPK. Belum lama ini   lembaga BPK mengeluarkan Laporan Hasil  Permeriksaan terhadap laporan keuangan KPK, rencananya temuan BPK atas laporan keuangan KPK akan di ekspos saat rapat Hak Angket DPR.

Temuan BPK tersebut, jika dibongkar pada Hak Angket  akan berpengaruh terhadap kredebilitas  KPK sendiri, apakah lantaran ini KPK mencokok BPK agar temuannya  tidak di ekspos pada Hak Angket DPR mendatang, atau murni BPK menjadi target OTT KPK. 
Jika  itu benar, maka KPK menjadi komisi pembunuh karakter integritas sebuah lembaga BPK dan KPK menjadi komisi sebelum ditembak harus menembak duluan demi menjaga nama baik KPK. 

padahal di KPK sendiri telah  terjadi penyimpangan keuangan yang selama belum pernah terbongkar, atau jangan-jangan unggahan youtube dan media sosial, ada seseorang yang mengaku dibayar KPK untuk memberikan kesaksian palsu benar adanya

Sabtu, 27 Mei 2017

HATI - HATI, POLISI SIBER RINGKUS DAN BURU KELOMPOK PROVOKATIF DI MEDSOS



Jakarta Panji Kebenaran-Diam-diam polisi memburu para pelaku penyebar fitnah, hoax dan Mengandung unsur sara itu yang sering mengatasnamakan Muslim -Cyber Army.

Ada beberapa akun yang memang sering membuat tema yang menyudutkan Pemerintah, Polri, kelompok masyarakat lainnya dan mereka sengaja menciptakan kegaduhan serta menyebarkan kebohongan secara terus menurus untuk membentuk dan menciptakan opini dimasyarakat.

Satgas medsos Dit Tipid Siber telah menangkap pelaku di rumahnya Jl Jagakarsa Jakarta Selatan, barang bukti yang berhasil di amankan dari pelaku HP berupa 1 Unit HP Xiaomi type note 3, 1 Simcard XL dan 1 Simcard 3.

Tersangka HP ditangkap karena telah mendistribusikan “fake chat” antara Kapolri dengan Kabid Humas PMJ tentang kasus HRS dan FH dan beberapa postingan atau capture yg mengandung unsur SARA melalui media sosial akun Instagram muslim.

Tersangka HP ini begitu gagah dan seolah-olah orang pemberani yang tidak kenal takut serta selalu membakar umat muslim seolah olah beberapa isu yang dilemparkan lewat akun media sosialnya itu benar-benar terjadi, diantaranya Isu kriminalisasi ulama, Habib Rizieq di gembosi lewat kasus rekayasa Polisi, dan menyebutkan suatu golongan adalah PKI.

Namun ternyata pemilik fake chat tersebut tidak sepemberani disaat melemparkan isu, memfitnah dan memutar balikan fakta, pelaku menangis dan ingin pulang kerumahnya serta meminta maaf.

Selain itu beberapa sumber menyebutkan polisi telah mengendus beberapa akun media sosial yang sering memutar balikan fakta dan penyebar ujaran kebencian, dan dalam waktu dekat ini akan segera di tangkap.

Mudah-mudah polisi dapat meringkus segera mungkin akun media sosial tersebut, karena mereka itu tidak ada bedanya dengan teroris, tujuannya sama sama ingin mengacaukan dan akhirnya membuat rasa takut masyarakat serta memecah belah NKRI.

Mahfud MD Menolak Ide Khilafah


Buktikan bahwa sistem politik dan ketatanegaraan Islam itu tidak ada. Islam itu lengkap dan sempurna, semua diatur di dalamnya, termasuk khilafah sebagai sistem pemerintahan”. Pernyataan dengan nada agak marah itu diberondongkan kepada saya oleh seorang aktivis ormas Islam asal Blitar saat saya mengisi halaqah di dalam pertemuan Muhammadiyah se-Jawa Timur ketika saya masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi.


Saat itu, teman saya, Prof. Zainuri yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengundang saya untuk menjadi narasumber dalam forum tersebut dan saya diminta berbicara seputar ”Konstitusi bagi Umat Islam Indonesia”.


Pada saat itu saya mengatakan, umat Islam Indonesia harus menerima sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sistem negara Pancasila yang berbasis pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika, sudah kompatibel dengan realitas keberagaman dari bangsa Indonesia.


Saya mengatakan pula, di dalam sumber primer ajaran Islam, Al Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW, tidak ada ajaran sistem politik, ketatanegaraan, dan pemerintahan yang baku. Di dalam Islam memang ada ajaran hidup bernegara dan istilah khilafah, tetapi sistem dan strukturisasinya tidak diatur di dalam Al Quran dan Sunah, melainkan diserahkan kepada kaum Muslimin sesuai dengan tuntutan tempat dan zaman.



SISTEM NEGARA PANCASILA


Khilafah sebagai sistem pemerintahan adalah ciptaan manusia yang isinya bisa bermacam-macam dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Di dalam Islam tidak ada sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang baku.


Umat Islam Indonesia boleh mempunyai sistem pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat Indonesia sendiri. Para ulama yang ikut mendirikan dan membangun Indonesia menyatakan, negara Pancasila merupakan pilihan final dan tidak bertentangan dengan syariah sehingga harus diterima sebagai mietsaaqon ghaliedzaa atau kesepakatan luhur bangsa.


Penjelasan saya yang seperti itulah yang memicu pernyataan aktivis ormas Islam dari Blitar itu dengan meminta saya untuk bertanggung jawab dan membuktikan bahwa di dalam sumber primer Islam tidak ada sistem politik dan ketatanegaraan. Atas pernyataannya itu, saya mengajukan pernyataan balik. Saya tak perlu membuktikan apa-apa bahwa sistem pemerintahan Islam seperti khilafah itu tidak ada yang baku karena memang tidak ada.


Justru yang harus membuktikan adalah orang yang mengatakan, ada sistem ketatanegaraan atau sistem politik yang baku dalam Islam. ”Kalau Saudara mengatakan bahwa ada sistem baku di dalam Islam, coba sekarang Saudara buktikan, bagaimana sistemnya dan di mana itu adanya,” kata saya.


Ternyata dia tidak bisa menunjuk bagaimana sistem khilafah yang baku itu. Kepadanya saya tegaskan lagi, tidak ada dalam sumber primer Islam sistem yang baku. Semua terserah pada umatnya sesuai dengan keadaan masyarakat dan perkembangan zaman.


Buktinya, di dunia Islam sendiri sistem pemerintahannya berbeda-beda. Ada yang memakai sistem mamlakah (kerajaan), ada yang memakai sistem emirat (keamiran), ada yang memakai sistem sulthaniyyah (kesultanan), ada yang memakai jumhuriyyah (republik), dan sebagainya.



Bahwa di kalangan kaum Muslimin sendiri implementasi sistem pemerintahan itu berbeda-beda sudahlah menjadi bukti nyata bahwa di dalam Islam tidak ada ajaran baku tentang khilafah. Istilah fikihnya, sudah ada ijma’ sukuti (persetujuan tanpa diumumkan) di kalangan para ulama bahwa sistem pemerintahan itu bisa dibuat sendiri-sendiri asal sesuai dengan maksud syar’i (maqaashid al sya’iy).




Kalaulah yang dimaksud sistem khilafah itu adalah sistem kekhalifahan yang banyak tumbuh setelah Nabi wafat, maka itu pun tidak ada sistemnya yang baku.




Di antara empat khalifah rasyidah atau Khulafa’ al-Rasyidin saja sistemnya juga berbeda-beda. Tampilnya Abu Bakar sebagai khalifah memakai cara pemilihan, Umar ibn Khaththab ditunjuk oleh Abu Bakar, Utsman ibn Affan dipilih oleh formatur beranggotakan enam orang yang dibentuk oleh Umar.




Begitu juga Ali ibn Abi Thalib yang keterpilihannya disusul dengan perpecahan yang melahirkan khilafah Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah lahir pula khilafah Bani Abbasiyah, khilafah Turki Utsmany (Ottoman) dan lain-lain yang juga berbeda-beda.




Yang mana sistem khilafah yang baku? Tidak ada, kan? Yang ada hanyalah produk ijtihad yang berbeda-beda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Ini berbeda dengan sistem negara Pancasila yang sudah baku sampai pada pelembagaannya. Ia merupakan produk ijtihad yang dibangun berdasar realitas masyarakat Indonesia yang majemuk, sama dengan ketika Nabi membangun Negara Madinah.



BERBAHAYA



Para pendukung sistem khilafah sering mengatakan, sistem negara Pancasila telah gagal membangun kesejahteraan dan keadilan. Kalau itu masalahnya, maka dari sejarah khilafah yang panjang dan beragam (sehingga tak jelas yang mana yang benar) itu banyak juga yang gagal dan malah kejam dan sewenang-wenang terhadap warganya sendiri.




Semua sistem khilafah, selain pernah melahirkan penguasa yang bagus, sering pula melahirkan pemerintah yang korup dan sewenang-wenang. Kalaulah dikatakan bahwa di dalam sistem khilafah ada substansi ajaran moral dan etika pemerintahan yang tinggi, maka di dalam sistem Pancasila pun ada nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Masalahnya, kan, soal implementasi saja. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita mengimplementasikannya



Maaf, sejak Konferensi Internasional Hizbut Tahrir tanggal 12 Agustus 2007 di Jakarta yang menyatakan ”demokrasi haram” dan Hizbut Tahrir akan memperjuangkan berdirinya negara khilafah transnasional dari Asia Tenggara sampai Australia, saya mengatakan bahwa gerakan itu berbahaya bagi Indonesia. Kalau ide itu, misalnya, diterus-teruskan, yang terancam perpecahan bukan hanya bangsa Indonesia, melainkan juga di internal umat Islam sendiri.



Mengapa? Kalau ide khilafah diterima, di internal umat Islam sendiri akan muncul banyak alternatif yang tidak jelas karena tidak ada sistemnya yang baku berdasar Al Quran dan Sunah. Situasinya bisa saling klaim kebenaran dari ide khilafah yang berbeda-beda itu. Potensi chaos sangat besar di dalamnya.




Oleh karena itu, bersatu dalam keberagaman di dalam negara Pancasila yang sistemnya sudah jelas dituangkan di dalam konstitusi menjadi suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Ini yang harus diperkokoh sebagai mietsaaqon ghaliedzaa (kesepakatan luhur) seluruh bangsa Indonesia. Para ulama dan intelektual Muslim Indonesia sudah lama menyimpulkan demikian.




MOH MAHFUD MD
Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN); Ketua Mahkamah Konstitusi RI Periode 2008-2013.
#pancasila
#uud45
#bhinnekatunggalika
#nkri
#seruanmerahputih
#nkrihargamati

Kamis, 25 Mei 2017

ISIS DAN KELOMPOK RADIKAL INDONESIA AKUI BOM KAMPUNG MELAYU



Jakarta- Rabu malam semua media menyoroti tragedi Bom Bunuh diri di Halte Bus Trans Jakarta Terminal Kampung Melayu sementara berjumlah 15 orang dan 4 orang di antaranya meninggal dunia.




Pada jumat 26 mei 2017 detik.com memberitakan bahwa kelompok ISIS mengklaim bertanggung jawab atas ledakan di Kampung Melayu-Jakarta Timur. 




Sebelumnya, polisi menduga aksi bom di terminal Kampung Melayu terkait dengan jaringan Jamaah Anshar Daulah (JAD) kelompok ISIS apabila meihat pola, jenis bom, konten, dan komponenya sama, ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (25/5/2017).




Namun kelompok radikal di Indonesia Pro ISIS bukan hanya JAD, akan tetapi ada beberapa kelompok radikal lain yang patut diwaspadai, karena terhubung dan terinterkoneksi dengan jaringan kelompok ISIS. 




Setidaknya arrahmannews.com merelease ada 18 kelompok Islam Ekstremis yang pro ISIS yang wajib di waspadai, diantaranya: Mujahidin Indonesia Barat (MIB); Mujahidin Indonesia Timur (MIT); Jamaah Ansharuut Tauhid (JAT); Ring Banten; Jamaah Tawhid wal Jihad; Forum Aktivis Syariah Islam (Faksi); Pendukung dan pembela daulah; Gerakan Reformasi Islam; Asybal Tawhid Indonesia; Kongres Umat Islam Bekasi; Umat Islam Nusantara; Ikhwan Muwahid Indunisy Fie; Jazirah al-Muluk (Ambon; Ansharul Kilafah Jawa Timur, Halawi Makmun Group; Gerakan Tawhid Lamongan; Khilafatul Muslimin dan Laskar Jundullah, di posting 16 November 2015.




Belakang ini, jaringan atau kelompok radikal Pro ISIS berkembang baik dari jumlah maupun cara-cara melakukan terornya, ada yang melakukan langsung dengan Bom Bunuh diri seperti di Kampung Melayu- Jakarta Timur, ada juga yang melakukan dengan cara-cara mempengaruhi opini masyarakat melalui media sosial maupun safari dakwah dibungkus secara islami dan religius tetapi doktrin doktrin radikalisme di sisipkan secara halus. 




Sehingga ketika mereka disentuh oleh aparat hukum masyarakat akan mengalami resistensi dan menganggap pemerintah atau negara Anti-Islam. Walaupun mereka dari segi jumlah minoritas karena serangan-serangan di media sosial masif dan terus menurus, lama-lama opini di masyarakat akan terbentuk dan semakin bertambah jumlahnya serta akhirnya mereka cenderung menyalahkan pemerintah atas sikap kewaspadaannya dan serangkaian penagkakapan terhadap kelompok radikal Pro ISIS. 




Pada zaman sekarang ini masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari kiprah media sosial, dari mulai kalangan atas sampai kepada akar rumput. Bahayanya masyarakat yang pemahaman terhadap agama Islam kurang mumpuni akan mudah terpengaruh oleh serangan dalam bentuk doktrinisasi, hasutan dan provokasi di media sosial. 




Mengutip yout tube tentang ceramah Habibana Rizieq Shihab yang mengkalaim keturunan Nabi dan Imam Besar umat Islam di Indonesia, “ Apa Yang Baik Dari ISIS Kita Akui Baik, Cita Cita Mulianya Menegakkan Menerapkan Syariat Islam Hal Yang Baik, Cita-Citanya Mulainya Untuk Menegakkan Khilafah Islamiyah Merupakan Hal Yang Baik”. 




Lebih lanjut Imam Besar yang satu ini menegaskan “ Jangan Mau Kita Di Adu Domba Dengan ISIS Saudara, Sekarang Ini Banyak Pihak-Pihak Menginginkan Supaya Kita Bermusuhan Dengan ISIS Betul, Suapaya Kita Menggebuki Isis Betul, Itu Tidak Akan Dilakukan Oleh FPI Saudara, Kalau Densus 88 Terus Menerus Melakukan Kedzoliman, Siap Lawan...Siap Lawan”.




Apabila di analisis hal-hal semacam ini juga bisa dianggap sebuah teror dengan cara mengahasut untuk membenci terhadap aparat yang getol menangkap kaum radikal yang meresahkan masyarakat, dan membentuk opini bahwa ISIS adalah gerakan yang mulia, dan membentuk opini bahwa Bom dan teror buatan ISIS harus didukung oleh FPI dan Umat islam di Indonesia.




Walaupun Habibana yang mulia Rizieq Shihab tidak pernah melakukan teror Bom namun apa beda dengan ucapannya yang terus menerus dan berulang-ulang mempengaruhi masyarakat untuk mendukung dan menghalalkan cara-cara yang dilakukan ISIS di Indonesia. 




Agar masyarakat tahu sasaran Bom di kampung melayu adalah terhadap polisi yang sedang mengamankan pawai obor FPI, kenapa polisi mengamankan karena menjaga masyarakat agar situasi kamtibmas tetap kondusif, tapi pandangan kelompok radikal merupakan sebagai bentuk penghalang bahkan penghambat dan sengaja dibenturkan dengan opini bahwa BOM itu adalah rekayasa, bisa juga FPI adalah ISIS , dan FPI adalah termasuk dalam kelompok 18 rakdikal di atas, akan tetapi dalam bentuk lain dan cara serta metode yang berbeda, kendati demikian tujuannya adalah sama, menghancurkan dan memporaporandakan NKRI, untuk negara khilafah.


DALAM DUKA ADA TAWA FPI, HTI DAN CYBER ARMYNYA “BOM BUNUH DIRI KAMPUNG MELAYU”


Jakarta- 24 mei 2017 Bom bom bunuh diri di halte trans Jakarta terminal Kampung Melayu telah menjadi catatan sejarah bagi tanah air kita, dan sekaligus membuktikan bahwa kaum radikal itu bukan rekayasa, namun benar-benar ada dan siapun bisa menjadi korbannya.

Beberapa menit Pasca kejadian Bom bunuh diri itu bukannya duka yang mendalam terhadap para korban, melainkan canda dan tawa serta hasutan, dan provokasi dari kelompok FPI dan Cyber Army-nya.


Seperti Dalam Group WA Pencinta Laskar FPI yang telah viral memuat meme “Orang yang Sakit Jiwa Dipakaikan BOM dibawa ke lokasi lalu diledakkan dengan Remote Dikantongnya diletakkan apa aja agar bisa menuduh suatu kelompok”, meme tersebut telah di share oleh nomor (0813-1670-4036), dan konten yang berisi “ Bom Terminal Kampung Melayu Tidak Perlu kaget, bukankan kita udah terbiasa dengan pola-pola pengalihan isu”dishare no (0822-9809-0216).


Selain itu akun muslim cyber amy juga merilis “"Abaikan kasus teroristainment, karena seperti yang sudah-sudah, itu hanya untuk pengalihan isu. Tetap fokus viralkan berita-berita yang wajib diketahui publik.”


Tidak hanya itu FPI dan Cyber Army-nya, juga bermain di Instagram, tweetter, path, dan medsos lainnya, menuding secara masif bahwa kejadian Bom Bunuh diri sebagai bentuk pengalihan isu dan upaya menguatkan propaganda untuk membubarkan kelompok radikal di Indonesia.


Sama halnya ketika polisi sedang gencarnya menyidik kasus Rizieq Shihab, dengan tegas Rizieq menyampaikan diberbagai you tube secara live, “Agar para cyber army gunakan gadget sebagai senjata kalian dan fokus terhadap ISU KRIMINALISASI ULAMA DAN PENGHINAAN ISLAM DAN ULAMA”


Akun-akun yang digunakan Rizieq Shibab dan kroninya sama dengan akun akun yang sekarang digunakan untuk menyebarluaskan bahwa kejadian Bom tersebut untuk pengalihan isu.


Tulisan ini bukan hanya sekedar cerita tapi tulisan ini menggambarkan bagaimana kelompok Rizieq Shihab (FPI, HTI, dan Cyber Army) membentuk opini masyarakat dengan nuansa keislaman dan religius sehingga masyarakat terpengaruh dan meyakini Rizieq Shihab dan kelompoknya benar memperjuangkan Islam.


Apabila dikaitkan antara FPI, HTI, dan ISIS mereka merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan walaupun seperti terpisah. Namun beberapa yang lalu kelompok mereka sendiri mengunggah pemba’iatan Jubir FPI Munarman kepada Pimpinan ISIS.


Sedangkan HTI sendiri mengutip Sumanto Al Qurtuby mengatakan ’’Sebagian masyarakat Islam semakin terpana dan terpesona dengan HT, karena para tokohnya selalu mencitrakan diri sebagai pembela kaum Muslim yang tertindas dari cengkeraman hegemoni dan penindasan rezim sekuler-liberal, baik rezim politik negara-negara Barat yang non-Muslim maupun rezim politik negara-negara yang mayoritas Muslim”.


Selain itu Sumanto menjelaskan. HT menuduh rezim politik-pemerintahan Muslim sebagai "tidak Islami" karena mereka tidak menerapkan sistem khilafah. Bagi mereka, khilafah adalah satu-satunya sistem politik pemerintahan yang "Islami", ujarnya.


Cara cara ini juga telah digunakan RIzieq Shihab untuk membodohi pengikutnya, laskar, dan badut-badutnya yang sebenarnya minoritas tetapi dengan dukungan cyber army’-nya seolah-olah menjadi mayoritas mewakili kaum muslimin dan muslimat setanah air.


Kesimpulannya FPI, Cyber army, dan HTI adalah kelompok radikal yang berinduk kepada ISIS dengan sengaja merencanakan kegaduhan di Indonesia dengan dibungkus keislaman dan religius, dengan menyebar isu Kriminalisasi Ulama dan Penghinaan Kapada Islam agar mendapat simpati dan dukungan, serta isu bahwa Bom Bunuh Diri adalah Isu pengalihan.


Maka dari itu FPI dan HTI serta Cyber Army-nya harus bertangung jawab atas bom dan teror serta kegaduhan di negara Indonesia selama ini, dan yang terakhir “ FPI dan Moslim Cyber Army jangan ketawa dalam duka, berikan sedikit rasa kemanusian anda kepada kepada negeri ini”.


SERANGAN MEDSOS KAUM RADIKALIS PASCA BOM BUNUH DIRI KAMPUNG MELAYU




Pasca kejadian bom bunuh diri di Halte Trans Jakarta Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur, tidak banyak ucapam duka, belasungkawa dan simpati yang ditujukan kepada para korban yang kita ketahui bersama sedang melaksanakan kewajibannya mengamankan kegiatan pawai menjelang Ramadhan.




Yang banyak beredar secara masif justru tudingan dan tuduhan di Media Sosial bahwa kejadian itu merupakan rekayasa dari Polisi sebagai bentuk pengalihan isu dan upaya menguatkan propaganda untuk membubarkan kelompok Islam radikal di Indonesia.




Bagaimana bisa Polisi melakukan rekayasa "mahal dan tidak masuk akal seperti itu?" 




Sebelum mempercayai opini yang mengarah pada propaganda dan tudingan kurang waras serta menyudutkan Polisi tersebut, mari kita tanyakan pada hati nurani dan logika kita sebagai orang awam yang tidak memiliki kepentingan apapun dalam hal ini.




MUSTAHIL BAGI POLISI UNTUK MELAKUKAN REKAYASA SEMACAM ITU




Bagaimana bisa Polisi mencari orang yang siap mati bunuh diri menggunakan bom dan bukan saja mati, tapi menanggung dosa besar dari perbuatannya di akherat nanti? Mungkin ada yang mau?




Adalah sangat mahal apabila Polisi membuat rekayasa yang harus mengorbankan nyawa anggota terbaiknya hanya untuk sebuah upaya membubarkan kelompok Islam radikal yang justru bisa ditempuh melalui jalur hukum?




Sangat picik apabila kejadian bom bunuh diri tersebut dianggap rekayasa.




Saya kemudian mempertanyakan di mana rasa belas kasihan dan hati nurani para pembuat opini itu, yang dengan mudahnya mengetik kalimat demi kalimat tudiangan bahkan fitnah tanpa bukti demi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, tanpa pernah memikirkan bagaimana duka nestapa dari keluarga yang menjadi korban bom bunuh diri tersebut.




Teganya mereka menciptakan isu untuk kepentingan mereka di atas nyawa orang lain




Mari kita dengarkan hati nurani kita sejenak, mari kita tunjukan rasa duka dan belasungkawa kita kepada para korban kejadian bom bunuh diri yang saat ini sedang di rawat di rumah sakit, bahkan sudah di makamkan. 




Mari befikir cerdas dengan hati nurani, jangan sampai kita percaya dengan isu-isu yang dibuat oleh orang pintar namun tidak memiliki hati, dengan tujuan menyesatkan kita yang tidak lebih pintar dari mereka.




#IndonesiaBerduka #KamiBerduka #KitaSemuaBersaudara #PrayForJakarta

LIAT JUGA 

Senin, 22 Mei 2017

APAKAH PERNYATAAN NOVEL MEWAKILI “FPI DILANDA KONFLIK INTERNAL”



Jakarta- Sekjen Dewan Syuro DPD Front Pembela Islam (FPI) Novel Chaidir Hasan Bamukmin membantah kabar yang menyebutkan FPI mengalami kisruh internal pasca Imam Besar FPI Rizieq Shihab tersandung kasus dugaan pornografi pada RMOL, Rabu (17/5). 




Ingat pada waktu itu atau beberapa bulan yang lalu berita yang dirilis warta kota “Sekjen Dewan Syuro DPD Front Pembela Islam (FPI) Novel Chaidir Hasan Bamukmin mengatakan Rencana aksi yang akan dilakukan pada Sabtu (11/2) akan tetap dilaksanakan oleh organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI). Walaupun, tidak mendapatkan izin dari aparat Kepolisian Daerah Metro Jaya.




Namun Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), KH. Ahmad Shobri Lubis mengatakan pihaknya akan tetap ikut aksi pada Sabtu (11/2/2017). Sehingga, tidak benar apa yang disampaikan oleh Ketua Tanfidzi DPD FPI DKI Abuya KH. Abdul Majid. "Tidak benar (berita FPI tidak long march), kita tetap aksi (112)," kata Shobri saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/2/2017).







Sementara Ketua Tanfidzi DPD FPI DKI, Abuya KH. Abdul Majid mengatakan kalau semua pernyataan Novel Bamu'min tidak mewakili sebagai pengurus, dan berita bahwa novel tidak mewakili FPI itu tersebar luas diseluruh media mainstream maupun media sosial.




Nitizen bisa menilai apakah pernyataan Novel kali ini juga mewakili pengurus, nyatanya kabar FPI mengalami kisruh internal pasca Imam Besar FPI Rizieq Shihab tersandung kasus dugaan pornografi, sudah benar-benar terjadi, tinggal nunggu triggernya saja.

SETELAH PEMERIKSAAN: FIRZA GUNDAH GULANA MENCARI RIZIEQ


Jakarta, setelah pemerikaan dilakukan oleh Polda Metro Firza Husein atas kasus Chat SeX nya dengan pentolan FPI Rizieq Shihab, Firza telah ditentukan sebagai tersangka walaupun terhadap dirinya tidak dilakukan penahanan, selasa (16/5/17).

Firza tampak tegar dan tetap tersenyum ketika terekam kamera, walaupun di dalam hatinya mempunyai sejuta tanya tentang dimana keberadaan Rizieq Shihab sekarang.

Walaupun itu resiko atas perbuatan yang dilakukannya, namun kita harus salut dan berempati atas kasus yang menjeratnya, Dia tanggung jawab dan secara kesatria menghadapi kasus itu.

Padahal dalam tribunnews.com dinyatakan “ ia (Rizieq) sudah sampai di Malaysia untuk menyelesaikan disertasi di Universitas Sains Islam Malaysia sepulangnya beribadah umrah.

Sekarang tidak tahu dimana rimbanya, dan saat ini terlihat Firza mulai dicampakkan dan ditinggalkan oleh ormas FPI yang biasanya melindungi (lihat di media ketika ada penggeledahan dari Polda Metro, banyak laskar FPI yang menjaga rumahnya).

Bukan itu saja Rizieq pun dan pendukugnnya secara terang-terangan membuang Firza seolah-olah tidak pernah datang ke Petamburan dan Mega Mendung serta tidak pernah mengenal keluarga Rizieq.

Apakah semua itu suatu bentuk tanggung jawab Rizieq dimana dia adalah seorang pria yang selalu menggelorakan memerangi kemaksiatan dan kemungkaran, dan pada setiap orasinya dikenal sebagai Pria Pemberani sekalipun dibunuh. (Panji)

Minggu, 21 Mei 2017

KOMNAS HAM DAN PENGAMAT POLITIK: ADA DISTORSI ISTILAH KRIMINALISASI ULAMA


Panji Kebenaran - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, belum tentu mengeluarkan rekomendasi terkait dugaan adanya kriminalisasi terhadap sejumlah ulama atau pemuka agama Islam seperti yang diadukan kelompok Alumni Presidium Aksi 212.

Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron kepada Suara.com, Jumat (12/5/2017), mengatakan tindaklanjut pengaduan itu akan dihentikan kalau tak ditemukan indikasi pelanggaran HAM.

SedangkanbDirektur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, sejumlah ulama yang diklaim kelompok itu sebagai korban kriminalisasi aparat kepolisian, justru kerapkali menyiarkan kebencian bahkan rasialisme.

Kedua pendapat itu menjelaskan ada upaya kelompok presidium 212 menggiring opini publik seolah olah Rizieq Shihab di kriminalisasi dan lepas dari keratan hukum.

Memang akhir akhir ini kelompok itu getol menyebarkan opini untuk membenturkan penanganan hukum dengan kriminalisasi ulama. 

Sudah jelas bahwa isu kriminalisasi ulama sengaja dibuat untuk membela Rizieq Shihab bukan ulama. 
Kalau kita lihat pendapat pengamat politik Pangi Sawyri Chaniago. Menurutnya, Rizieq membuat citra ulama dan agama terganggu.

Tandasnya " Saya rasa citra ulama akan terganggu ya. Fitnah-fitnah semacam ini harus dituntaskan, jangan kemudian polisi sibuk mengkriminalisasi tapi persoalan di hukum itu terganggu‎,” ujar Pangi kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Minggu (21/5/2017)

Sabtu, 20 Mei 2017

Mabes Polri Tegaskan Pontianak Tidak Ada Ketegangan


Jakarta - Mabes Polri menegaskan situasi Pontianak, Kalimantan Barat dalam keadaan kondusif. Tidak ada ketegangan antara massa demo dengan massa kegiatan Gawai Dayak seperti dalam video yang beredar.

"Hasil evaluasi, situasi Pontianak hari ini aman terkendali. Tidak ada insiden yang cukup berarti," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto dalam keterangannya kepada detikcom, Sabtu (20/5/2017).

Sejumlah video beredar di media sosial, menyebutkan adanya bentrokan antara dua kelompok di Pontianak, Kalbar. Namun Rikwanto mengatakan bahwa hal itu adalah hoaks alias bohong, sebab video yang tersebar adalah video tahun 2015 silam.

Memang pada Sabtu (20/5) waktu setempat, ada dua kegiatan berlangsung di Pontianak. Salah satunya ada kelompok masyarakat Dayak yang melaksanakan pawai budaya 'Gawai Dayak', namun berjalan aman dan damai.

"Selama pawai diisi dengan tarian, ada laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pakaian adat. Setelah pawai mereka membubarkan diri," imbuh Rikwanto.

Di saat bersamaan, ada sekelompok massa yang melakukan aksi demo. Mereka menuntut Polda Kalbar untuk menindak lanjuti laporan masyarakat.

"Jadi tidak benar bahwa ada ketegangan antara dua kelompok yang berhadapan lalu ada penyekatan dari Polri-TNI. Yang benar, kedua kelompok tidak pernah saling berhadapan. Dan yang terjadi ada sempalan salah satu kelompok masuk Jl Gajah Mada dan dihadang oleh Polri dan TNI sehingga mereka kembali," jelasnya.

Aksi demo juga dapat dikendalikan oleh aparat TNI dan Polri yang melakukan penjagaan di lokasi. "Jadi kedua kelompok tidak bertemu apalagi berhadapan disekat TNI-Polri," tegasnya lagi.

TNI dan Polri menjamin keamanan Pontianak dan Kalbar umumnya. Warga Di Kalbar dan Pontianak diimbau untuk sama-sama menjaga situasi yang kondusif dan tidak terprovokasi.

"Jangan terpengaruh dengan berita di medsos dan lain-lain yang tidak jelas seperti video, gambar, SMS yang menggambarkan seolah-olah situasi Pontianak tidak aman. Banyak beredar video hoax yang mana kejadiannya itu sudah beberapa tahun lalu," pungkasnya. 






HABIB RIZIEQ MENCORENG CITRA ULAMA DAN AGAMA


Jakarta – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dituding telah mempermalukan wajah ulama dan agama. Bukan tanpa alasan, Rizieq disebut-sebut terlibat dalam kasus penyebaran konten pornografi.


Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik Pangi Sawyri Chaniago. Menurutnya, Rizieq membuat citra ulama terganggu.


“Saya rasa citra ulama akan terganggu ya. Fitnah-fitnah semacam ini harus dituntaskan, jangan kemudian polisi sibuk mengkriminalisasi tapi persoalan di hukum itu terganggu‎,” ujar Pangi kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Minggu (21/5/2017).


Pangi menambahkan, selama ini Rizieq sudah menjadi pemain ganda, ulama dan tokoh politik. Oleh sebab itu, dia harus menyadari apapun yang dilakukannya memiliki potensi menjadi persoalan hukum bagi lawan politiknya.


“Yang paling banyak mengganggu adalah tokoh ulama yang masuk ke politik, terutama saat Pilkada. Bagi lawan politiknya, ya harus dibunuh karakternya,” tutupnya.


Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firza sebagai tersangka dalam kasus percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Status Rizieq sendiri dalam kasus ini masih sebagai saksi.


Dalam kasus ini, Firza dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.



Gawai Dayak Berlangsung Damai


JAKARTA - Acara Pekan Gawai Dayak diwarnai insiden. Sempat ada aksi sejumlah orang berlarian saat Pawai Gawai berlangsung di pusat kota.

Pekan Gawai Dayak yang digelar mulai hari ini hingga 27 Mei mendatang ditandai dengan acara pawai. Acara tahunan itu memang memiliki tradisi memakai busana Dayak, lengkap dengan membawa senjata maupun atribut budaya lainnya.



Menurut Kabid Humas Polda Kalbar, AKP Cucu Sayifudin, bersamaan dengan acara Gawai Dayak ini, terdapat juga aksi damai oleh sejumlah ulama dan simpatisan. Kepolisian memisahkan rute yang dilalui kedua pihak.


"Bukan gesekan, rame kumpul massa, langsung disuruh mundur oleh petugas, tidak ada gesekan, tidak ada," ungkap Cucu saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (20/5/2017).


Insiden itu terjadi di sekitar Pasar Flamboyan. Awal mulanya, kata Cucu, adalah saat kelompok Pawai Gawai Dayak mengira mereka dihadang oleh kelompok massa. Namun insiden sejumlah orang yang berlarian itu disebabkan karena salah persepsi.


Ada dua video tersebar mengenai insiden di Pontianak itu. Pertama memperlihatkan sejumlah orang mengenakan pakaian khas Dayak berlarian seperti sedang melakukan pengejaran. Menurut Cucu itu terjadi di Jalan Gadjah Mada.


"Jadi petugas di daerah situ mengalihkan rute, harusnya sampai ke Pasar Flamboyan dipersingkat oleh petugas di lapangan. Dikira ada missed, dikira ada mau hadang. Padahal hanya dipersingkat biar cepat selesai," jelasnya.


Kemudian di video kedua terlihat para petugas kepolisian juga berlarian di jalan. Ada juga tampak sejumlah orang mengikuti para petugas polisi yang berlari tersebut.


"Video yang ada mobilnya itu di Pasar Flamboyan. Yang di sana orang-orang udah pada kumpul mau nonton, tahu-tahu yang pawai dialihkan, dikira ada kejadian apa maka mereka berlarian. Karena kan emang ada kekhawatiran akan gesekan di lapangan dengan kelompok satunya (yang aksi damai). Salah persepsi. Yang lagi pawai ngira ada apa, yang mau nonton ngira apa kok pawai dialihkan, " tutur Cucu.


Polda Kalbar memastikan tidak ada kejadian gesekan antara peserta Pawai Gawai Dayak dengan massa aksi. Sebab lokasi dan rute nya pun berbeda jauh.


"Aksi damai di Jalan Ahmad Yani. Mereka jalan dari Masjid Mujahidin ke Polda. Yang Pawai Gawai di Rumah Radakng. Jaraknya 2 Km. Kemudian dua-duanya pawai, tapi beda rute. Beda lokasi, nggak akan ketemu," sebut dia.


Bahkan saat insiden itu terjadi, menurut Cucu, massa aksi sudah berada di Polda dan sedang beraudiensi dengan Kapolda Kalbar Brigjen Erwin Triwanto. Aksi itu sendiri adalah untuk meminta pihak kepolisian mengawal pelaporan terhadap Gubernur Kalbar Cornelis.


"Yang aksi damai lagi di Polda. Audiensi tokoh-tokoh ulama dengan Kapolda. Intinya menyampaikan aspirasi, kemarin ada laporan video pak Gubernur, minta ditindaklanjut, sedang ditindaklanjuti oleh polda. Mereka komunikatif," terang Cucu.


"Yang pawai, yang lari itu penonton, dibubarin sama petugas. Itu banyak foto-foto dan film-film lama disebarin," sambungnya menyayangkan beberapa broadcast hoax.


Di video yang beredar memang terlihat ada sejumlah orang membawa senjata. Namun menurut Cucu itu adalah atribut yang dibawa peserta maupun panitia Pawai Gawai Dayak. Pihak kelompok aksi dari ormas memang sempat mempertanyakannya, hanya saja itu sudah menjadi budaya puluhan tahun lamanya saat pawai Budaya.



"Kalau yang pawai bawa perlengkapan pawai, selain busana. Ada yang bawa pentungan juga, ada kan warga Dayak sekolah di Pontianak, ikut juga. Ada tradisinya, kalau gawai itu kelengkapannya seperti itu. Setiap tahun," urai Cucu.


"Dari pihak yang satu (bilang) 'kok nggak dilarang bawa perlengkapn itu'. Mereka sudah 32 tahun melakukan tradisi itu," imbuhnya.


Saat ditanyai mengenai informasi Polda Kalbar Siaga I, Cucu mengatakan hal tersebut sebagai langkah antisipasi. Dia memastikan di Pontianak kondusif.


"Kita nggak mau under-estimate. Karena kan mengamankan 2 kegiatan. Polda dan Poltabes juga dibantu dari Jakarta, Brimob ada 200 orang tapi nggak di lapangan. Di tempat acara, di Masjid Mujahidin dan Rumah Radakng. Semua kondusif, pedagang pada buka biasa, aktivitas sama," papar Cucu.


Kapolda Kalbar Brigjen Erwin Triwanto juga memastikan kondisi Pontianak aman dan terkendali. Sama dengan Cucu, dia juga menyayangkan banyak beredarnya foto-foto hoax yang memprovokasi.


"Kegiatan pembukaan pekan Gawai Dayak sudah selesai, aman Alhamdulillah. Meeka banyak pengunjungnya tapi mereka damai, banyak sekali hoax gambar yang bukan pada acara ini," kata Erwin dalam perbincangan dengan detikcom.


"Mereka tidak mewujudkan permusuhan termasuk aksi bela ulama kagiatan hanya menyampaikan dukungan kepada Polda untuk mengusut permasalahan yang mereka laporkan," tutupnya.

About

Arsip Blog